PIONERNEWS.COM, TAPANULI SELATAN – Pemkab Tapanuli Selatan (Tapsel) berkomitmen memperkuat transparansi dan efisiensi tata kelola keuangan daerah melalui percepatan program elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD).
Langkah ini merupakan bagian dari upaya Pemkab Tapsel mendorong terwujudnya sistem pemerintahan berbasis digital yang modern dan akuntabel.
Komitmen ini disampaikan Bupati Tapsel, H Gus Irawan Pasaribu, saat membuka pendampingan penyusunan roadmap ETPD di Ruang kerjanya di Kecamatan Sipirok, pada Selasa (21/10/2025).
Dalam arahannya, Gus Irawan tidak menutupi bahwa, sebelumnya posisi Tapsel sempat berada di peringkat bawah dalam indeks digitalisasi daerah versi Bank Indonesia (BI).
Namun, kondisi tersebut justru menjadi pemicu semangat bagi Pemkab Tapsel untuk bergerak lebih cepat dalam melakukan transformasi digital di berbagai sektor pemerintahan.
“Saya sempat merasa malu karena posisi kita waktu itu masih di bawah Nias Utara, Gunung Sitoli, dan Nias Selatan,” ujarnya.
Tapi di sisi lain, ia juga bangga karena penilaian tersebut menjadi cambuk untuk berbenah dan mempercepat digitalisasi di Tapsel. Ia menegaskan, penerapan sistem pembayaran non-tunai kini menjadi fokus utama Pemkab Tapsel.
Sejak Juni 2025, pemerintah daerah telah mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) menggunakan QRIS dalam setiap transaksi keuangan pemerintah.
Digitalisasi ini bukan hanya mempermudah pekerjaan, tetapi juga meningkatkan akurasi data dan mempersempit peluang terjadinya penyimpangan.
“Bahkan untuk sektor pariwisata seperti di Kebun Raya Sipirok, pembelian tiket sudah sepenuhnya menggunakan QRIS,” jelasnya.
Lebih lanjut, Gus Irawan menekankan pentingnya memperkuat sistem digitalisasi di sektor perpajakan daerah melalui penerapan sistem Cortex, guna mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) secara lebih transparan dan efisien.
Menurutnya, transformasi digital yang sedang digalakkan tidak hanya sebatas penggunaan teknologi, tetapi juga membangun budaya kerja yang transparan, efisien, dan akuntabel di seluruh lini pemerintahan.
Ia berharap roadmap yang disusun ini dapat menjadi panduan strategis bagi Pemkab Tapsel dalam mempercepat digitalisasi sistem keuangan daerah.
“Dengan begitu, Tapsel bisa menjadi contoh daerah yang siap menghadapi era pemerintahan digital,” harapnya.
Sementara, Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Tapsel, M Frananda, menyampaikan, berdasarkan asesmen dari Bank Indonesia, kinerja Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) menunjukkan peningkatan yang signifikan.
Di 2024, capaian proses sudah berada di angka 97 persen, output 95 persen, dan outcome mencapai 100 persen. Meski begitu, masih ada beberapa aspek yang menurutnya perlu diperkuat.
“Misalnya, pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan peningkatan literasi digital di masyarakat,” terang Frananda.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Tapsel bersama Dinas Kominfo dan Bank Indonesia akan menggelar High Level Meeting (HLM) Literasi Masyarakat pada 11 November 2025 mendatang.
Agenda ini akan difokuskan pada peningkatan pemahaman publik terhadap Smart Government dan penerapan elektronifikasi transaksi keuangan di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat.
Dengan tersusunnya roadmap ETPD ini, Pemkab Tapsel menegaskan tekadnya untuk terus mempercepat transformasi digital sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, dan berbasis teknologi informasi modern. (Rel/Reza FH)
