PIONERNEWS.COM, PADANGSIDIMPUAN – Tingginya angka inflasi di Kota Padangsidimpuan menjadi perhatian serius dalam rapat koordinasi nasional yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (6/10/2025).
Kondisi tersebut disebut sebagai dampak dari timpangnya perhatian pemerintah pusat, khususnya dalam pembangunan infrastruktur dasar seperti, jalan dan konektivitas antar-wilayah di pantai barat Sumatra.
Pendiri Tabagsel Institute, Muhammad Iqbal Harahap, menilai bahwa, persoalan inflasi di Padangsidimpuan dan sejumlah daerah lainnya tidak bisa dilepaskan dari ketimpangan pembangunan antara wilayah barat dan timur Sumatera.
Ia menegaskan, minimnya perhatian pusat terhadap daerah bersejarah seperti, Kota Padangsidimpuan, Sibolga, dan Bukit Tinggi telah membuat biaya logistik di kawasan itu menjadi sangat tinggi.
“Sibolga, Padangsidimpuan, Bukit Tinggi. Tiga kota bersejarah di pantai barat Sumatra. Namun, minim perhatian pemerintah pusat,” ujar pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sumatra Utara (Sumut) ini.
Selain minim perhatian, lanjut Iqbal, sapaan karibnya, di Padangsidimpuan misalnya, berada jauh dari pusat ibu kota dan industri di pantai timur Sumatera, 400 Kilometer dari Medan dan Pekan Baru. Yang tentunya, kondisi ini secara ongkos logistik, juga mahal.
Mantan dosen ekonomi tersebut menuturkan, inflasi yang tinggi berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan tetap maupun pekerja harian yang pendapatannya tidak menentu.
“Inflasi mempunyai dampak serius bagi masyarakat, khususnya yang berpendapatan tetap. Apalagi pekerja harian yang pendapatannya tidak menentu. Di mana, harga akan semakin mahal dan menurunkan daya beli masyarakat,” imbuhnya.
Menurutnya, kondisi tersebut dapat memperburuk kemiskinan apabila tak segera diatasi secara menyeluruh dan terstruktur. Jika kondisi ini dibiarkan, maka kemiskinan akan bertambah dan membahayakan bagi semua pihak.
Lebih lanjut, pengusaha di bidang hasil bumi itu menekankan pentingnya perhatian pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur jalan yang memadai, serta keterhubungan antar pusat industri dan sentra produksi hasil bumi di daerah pantai barat Sumatera.
“Pemerintah harus membangun jalan tol dan jalur kereta api dari ketiga kota tersebut ke Medan dan Pekan Baru sebagai ibu kota sekaligus daerah industri, untuk menurunkan ongkos logistik ke tiga daerah tadi,” katanya.
Ia menilai, penyelesaian inflasi tidak bisa dilakukan dengan pendekatan jangka pendek, melainkan harus bersifat struktural, sistematis, dan permanen. Pemerintah dari pusat hingga daerah, tegasnya, harus menyelesaikan secara struktural dan sistemis.
“Dan pekerjaan pertamanya yaitu, pembangunan infrastruktur yang menghubungkan antar daerah,” tegasnya.
Menurut Iqbal, pembangunan konektivitas akan menjadi fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan produktivitas.
“Setelah jalan tol dan kereta api dibangun, baru kita bicara sentra produksi barang dan jasa, khususnya pertanian dan palawija. Dengan adanya konektivitas yang baik akan meningkatkan produktivitas dan bisa terjadi sinergisitas antar daerah,” sambungnya.
Ia menegaskan, selama infrastruktur dasar yang menghubungkan sentra produksi dengan pusat industri belum diselesaikan, maka berbagai upaya pengendalian inflasi tidak akan banyak berarti.
“Sampai hari kiamat pun kita tidak bisa bicara lebih lanjut, kalau PR (pekerjaan rumah-red) pertama soal infrastruktur yang baik, tidak selesai dituntaskan. Ini bukan tugas mudah, tapi bisa diselesaikan kalau pemerintah pusat serius dan fokus,” tukasnya. (Rel/Reza FH)
