PIONERNEWS.COM, TAPANULI SELATAN — Pemkab Tapanuli Selatan (Tapsel) terus memantapkan langkah menuju pembangunan berkelanjutan. Hal itu terlihat dari penyampaian rancangan kebijakan umum nggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) tahun anggaran (TA) 2026 Pemkab Tapsel.
Di mana, Bupati Tapsel, H Gus Irawan Pasaribu, menyampaikan rancangan KUA dan PPAS TA 2026 dalam rapat paripurna DPRD Tapsel, pada Senin (10/11/2025), di Gedung DPRD Jalan Prof Lafran Pane, Kecamatan Sipirok.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Tapsel Rahmat Nasution (Golkar), didampingi Wakil Ketua Abdul Basith Dalimunthe (Gerindra) dan Borkat (PAN). Turut hadir Wakil Bupati Tapsel, H Jafar Syahbuddin Ritonga, para anggota DPRD, Sekda Sofyan Adil, dan tamu undangan lainnya.
Dalam paparannya, Gus Irawan menjelaskan bahwa, penyusunan KUA-PPAS merupakan bagian penting dari proses pembentukan APBD, sebagaimana diamanatkan dalam UU No.23 tahun 2014.
Dokumen ini disusun berdasarkan RKPD (rencana kerja pemerintah daerah) dan dibahas bersama DPRD Tapsel sebagai dasar penyusunan RKA OPD (rencana kerja dan anggaran organisasi perangkat daerah).
Lebih lanjut, Bupati menyebutkan bahwa, KUA-PPAS memuat target kinerja program pemerintah daerah, lengkap dengan proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diarahkan untuk mendukung visi besar daerah, yakni ‘Tapsel Maju dan Berkarakter Unggul, Sehat, Cerdas, dan Sejahtera menuju Indonesia Emas 2045’.
Visi tersebut dijabarkan ke dalam lima misi pembangunan daerah, dengan fokus utama pada penguatan ekonomi masyarakat melalui peningkatan kualitas infrastruktur daerah.
Bupati menyampaikan, tema pembangunan Tapsel tahun 2026 mengacu pada Peraturan Bupati Tapsel Nomor 24 Tahun 2025, yaitu ‘Penguatan Ekonomi melalui Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kabupaten Tapsel Menuju Tapsel yang Lebih Maju’
Untuk mendukung tema tersebut, pemerintah telah menetapkan sejumlah proyeksi indikator makro pembangunan tahun 2026 di antaranya, pertumbuhan ekonomi 5,51 persen, gini ratio 0,20 poin, jndeks pembangunan manusia (IPM) 76,33, tingkat pengangguran terbuka 3,28 persen, dan tingkat kemiskinan 6,41 persen.
Sementara itu, proyeksi fiskal daerah untuk tahun 2026 adalah pendapatan daerah Rp1.430.614.106.645, belanja daerah Rp1.456.114.106.645, serta pembiayaan daerah Rp25.500.000.000.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga menjelaskan adanya perubahan signifikan terhadap proyeksi pendapatan daerah, khususnya dari dana transfer. Perubahan ini terjadi setelah terbitnya Surat Dirjen Perimbangan Keuangan No.S-62/PK/2025 tanggal 23 September 2025.
Berdasarkan surat tersebut, dana transfer yang semula diproyeksikan sebesar lebih dari Rp1,200 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp171,553 miliar menjadi Rp1,029 triliun.
Menurut Bupati, penurunan tersebut tentu berdampak terhadap plafon belanja daerah. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian dalam pembahasan KUA-PPAS bersama DPRD agar seluruh rencana pembangunan tetap berjalan optimal.
“Selanjutnya rancangan ini kita bahas untuk mencapai kesepakatan bersama sebagai dasar penyusunan Ranperda APBD 2026,” tutur Bupati Gus Irawan mengakhiri paparannya.
Dengan penyampaian rancangan KUA-PPAS tersebut, Pemkab Tapsel menegaskan komitmennya menjaga kesinambungan pembangunan daerah yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Rel/Reza FH)
