PIONERNEWS.COM, TAPANULI SELATAN – Perhimpunan Purnabakti Aparatur Sipil Negara (PPASN) Pemkab Tapanuli Selatan (Tapsel) bersama Pembina, H Syahrul M Pasaribu, mengadakan Focus Group Discution (FGD) atau diskusi kelompok terfokus dalam rangka HUT Tapsel ke-75 di Natama Hotel, Kota Padangsidimpuan, Minggu (23/11/2025).
Diskusi ini dihadiri Ketua PPASN, Drs H Marasaud, yang juga mantan Kepala Dinas Pendidikan, mantan Kepala Dinas Kesehatan, Penasehat PPASN, Saulian Sabbih, yang juga mantan Kepala Bappeda dan Asisten II, serta Ir Syahril, mantan Kepala Dinas PU dan Perkim.
Selanjutnya, Hamdan Nasution mantan Kepala Dinas Pekebunan, Bismar K Matua mantan Kepala Dinas Pertanian, Syamsul Bahri mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Nurdin Pane mantan Kepala Dinas Sosisal, Solihuddin mantan Kabag Kesra, serta belasan mantan pensiunan pejabat Pemkab Tapsel lainnya.
Diskusi ini terfokus untuk memberi berbagai masukan ke Pemkab Tapsel dalam menghadapi beberapa hal seperti, situasi ruang fiskal tahun 2026 yang makin sempit. Transfer keuangan dari pemerintah pusat ke Tapsel semakin berkurang (Rp113,5 miliar di 2025 dan Rp254 miliar di 2026).
Apresiasi PPASN diutarakan seiring dengan prestasi Pemkab Tapsel sebagai Kabupaten/Kota terbaik pertama (Top 1) di ajang Indonesia’s SDG’s Action Awards 2025 melalui lomba Integrated Sustainability Indonesian Movement (I-SIM) 2025 lewat program gerakan 1.000 kolam.
PPASN Tapsel berdiskusi bagaimana agar program yang baru ini dapat berjalan berkelanjutan dan menghasilkan output yang baik, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Mantan Kepala Bappeda, Saulian Sabbih, menyebut APBD Tapsel tahun 2018 diperkirakan akan sama jumlahnya dengan 2026 yaitu, sekitar Rp1,3 triliun. Tapi yang membedakan adalah, jika di 2018 belanja pegawai Rp478 miliar, sedangkan di 2026 bertambah banyak atau sekitar Rp700 miliar.
Adanya pertambahan belanja pegawai yang Rp200 miliar lebih ini, diakibatkan tidak selektifnya pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPPK) di pemerintahan Tapsel sebelumnya, yang hampir 3.500 orang.
“Untuk menggaji ribuan PPPK yang jadi Aparatur Sipil Negara ini dapat uang darimana? Gaji mereka tidak ada datang dari pusat. Kepala Daerah (KDh) kelimpungan cari uang untuk menutupinya, Rp200 miliar, loh Pak,” sebut Saulian.
Saulian yang juga mantan Asisten Pembangunan Pemkab Tapsel ini memastikan, akselerasi pembangunan Tapsel seperti di zaman kepemimpinan Syahrul, akan sulit terulang di tahun depan. Pengurangan transfer ke Tapsel Rp254 miliar dan pertambahan belanja pegawai sekitar Rp200 miliar, ini jadi masalah utama.
“Kedua masalah ini yang menjadikan kondisi ruang fiskal daerah di 2026 makin sempit. Hal ini yang perlu kita diskusikan dan carikan solusinya untuk PPASN rekomendasikan ke pimpinan daerah Tapsel,” katanya.
Menyikapi hal ini, Marasaud berpendapat, Kepala Daerah harus berani mengambil tindakan yang tidak melanggar mekanisme aturan yang ada. Meskipun kebijakan itu nantinya bisa jadi tidak populer.
Misalnya, dengan regrouping atau penggabungan organisasi perangkat daerah (OPD) yang mempunyai tupoksi yang beririsan, seperti Dinas Pertanian dengan Dinas Ketahanan Pangan. Dinas PUPR dengan Dinas Perkim, serta Dinas Perdagangan dan Koperasi dengan Dinas Perindustrian.
Lebih lanjut Marasaud yang juga mantan Assisten III/Administrasi Umum Pemkab Tapsel meminta Bupati Tapsel, H Gus Irawan Pasaribu, untuk mengambil langkah strategis lainnya, agar pembangunan tidak sampai berhenti. Misalnya, melalui efisiensi yang terukur dan melakukan penyesuaian TPP.
Mengenai program gerakan 1.000 kolam, Bismar bersama Hamdan dan Syahrir, meyakini program ini akan berkesinambungan jika agenda nasional makan bergizi gratis (MBG) berjalan lancar. Namun begitu, menurut mereka, tetap harus ada pendampingan manajemen dari Pemkab Tapsel.
“Harus ada pendampingan manajemen dari pemerintah daerah, mulai dari hulu sampi hilir. Dengan perbaikan SDM dan pendampingan pemerintah serta melibatkan masyarakat luas, kami yakin program 1.000 kolam ini akan berhasil baik,” cetus mereka.
“Apalagi cita-cita Bupati Gus Irawan, Tapsel swasembada ikan dan menutupi kebutuhan pasar Tabagsel hingga daerah sekitarnya,” ungkap mereka menambahkan.
Sementara, Syahrul yang pernah menjabat dua periode sebagai Bupati Tapsel, mengamini berbagai tantangan daerah yang diutarakan dalam diskusi itu. Utamanya, soal ruang fiskal yang sangat sempit. Karena itu, pimpinan daerah dan segenap jajaran harus berpikir dan bertindak bijak.
Pimpinan daerah beserta jajaran, juga harus mencari terobosan baru, dalam menyusun dan mengelola APBD yang menurun tajam di kurun waktu 7 tahun terakhir. Misalnya, di 2019 pendapatan daerah sudah Rp1,5 triliun, sedangkan 2026 pendapatan daerah diperkirakan hanya sekitar Rp1,3 miliar.
Hal ini terjadi, menurut Syahrul, karena paradigma pembangunan yang berubah. Yaitu, sebagian pembangunan daerah sudah langsung dikelola oleh pusat. Artinya, perputaran uang di tengah rakyat sesungguhnya tidak berkurang.
Misalnya, dengan berjalannya program MBG dan pendirian Sekolah Rakyat serta terlaksananya program tugas perbantuan (TP) oleh Balai Wilyah Sungai Sumatera (BWSS) di bidang irigasi di Tapsel.
Di akhir diskusi, peserta FGD mengungkapkan terimakasihnya kepada Bupati Tapsel Gus Irawan, atas upayanya mendorong PLTA Simarboru (Sipirok-Marancar-Batang Toru) dengan kapasitas 510 MW, hingga bisa segera beroperasi. Sebab sebelumnya, operasional PLTA itu sudah berulang kali tertunda.
Infonya di akhir tahun ini, satu dari empat turbin PLTA Simarboru akan beroperasi. Padahal awalnya, pengoperasiannya dijadwalkan akhir 2026 mendatang atau lebih cepat satu tahun dari yang dijadwalkan. (Rel/Reza FH)
