PIONERNEWS.COM, TAPANULI TENGAH — Pemerintah, terus berupaya memulihkan keadaan di berbagai sektor, terutama pertanian pasca bencana yang terjadi beberapa waktu lalu. Salah satu upaya pemulihan ini, tercermin dalam acara groundbreaking rehabilitasi lahan sawah terdampak bencana yang dipusatkan di Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Kamis (15/01/2026).
Salah satu daerah terdampak bencana yaitu, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), juga sangat konsern terhadap hal ini. Keseriusan Pemkab Tapsel terlihat saat Bupati H Gus Irawan Pasaribu, diwakili Wakil Bupati H Jafar Syahbuddin Ritonga, yang hadir langsung dalam acara groundbreaking tersebut.
Kegiatan tersebut, menjadi penanda dimulainya perbaikan besar-besaran infrastruktur pertanian di sejumlah wilayah Sumatera yang terdampak bencana alam. Kegiatan dilaksanakan secara virtual bersama Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, dan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto.
Program ini, merupakan bagian dari percepatan pemulihan sektor pertanian sekaligus upaya menjaga ketahanan pangan nasional. Dalam arahannya, Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu), Surya, menyatakan bahwa, pemerintah Provinsi berkomitmen penuh untuk memulihkan lahan pertanian, khususnya persawahan yang rusak akibat bencana.
“Total lahan sawah yang terdampak di Sumatera Utara mencapai 37.318 Hektare. Rinciannya, 22.274 Hektare rusak ringan, 10.690 Hektare rusak sedang, dan 4.354 Hektare rusak berat,” ujar Surya.
Menurut Wagubsu, groundbreaking hari ini menjadi bukti nyata bahwa, pemerintah tidak tinggal diam dan segera mengembalikan fungsi lahan serta sistem irigasi. Ia juga mengajak masyarakat untuk ikut terlibat aktif dalam mendukung proses rehabilitasi.
“Pembangunan pertanian bukan hanya tentang infrastruktur, tetapi juga membutuhkan semangat kebersamaan dan gotong royong agar hasilnya dapat dijaga dan dimanfaatkan secara berkelanjutan,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Pertanian RI menegaskan bahwa, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp78,5 miliar untuk pemulihan sektor pertanian di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Bantuan mencakup penyediaan pupuk, benih, alat dan mesin pertanian, hingga kebutuhan pokok masyarakat terdampak.
Ia juga menekankan agar pelaksanaan rehabilitasi dilakukan dengan skema padat karya. Sehingga, masyarakat setempat bisa langsung terlibat dan memperoleh penghasilan. Pemilik sawah dan warga terdampak, kata dia, harus dilibatkan langsung dalam proses rehabilitasi.
“Upah mereka dibayar oleh pemerintah pusat. Kita ingin masyarakat tetap punya penghasilan dan harapan di tengah masa sulit,” ungkap Amran.
Amran bahkan menginstruksikan jajarannya untuk tetap siaga di lokasi hingga seluruh proses pemulihan benar-benar tuntas. Dalam hal ini, ia telah menugaskan Direktur dan Tim untuk siaga di lokasi. Harapannya, jangan sampai ada kekosongan personel di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
“Proses ini harus dipercepat. Karena, masyarakat sangat membutuhkan bantuan segera,” pungkas Amran.
Sebelumnya, Wamendagri mengapresiasi langkah cepat dan sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menangani dampak bencana. Menurutnya, pemulihan sektor pertanian memiliki dampak besar terhadap stabilitas daerah maupun nasional.
“Langkah Menteri Pertanian sangat signifikan dalam pemulihan lahan pertanian di Sumatera. Ini bukan hanya soal pangan, tetapi juga menyangkut kesejahteraan rakyat dan stabilitas nasional,” sebutnya.
Ia berharap, proses pemulihan berjalan cepat dan membawa keberkahan bagi masyarakat. Bima mengaku, program rehabilitasi ini meliputi perbaikan jaringan irigasi, penyediaan traktor roda empat dan rotavator, hingga pembangunan kembali jalan usaha tani.
“Pemerintah berharap, melalui program ini, produktivitas pertanian dapat segera pulih dan kesejahteraan petani kembali meningkat,” tutupnya.
Tampak hadir dalam acara ini antara lain, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, serta Staf Ahli Menteri Pertanian RI Bidang Infrastruktur Pertanian, Ali Jamil. (Rel/Reza FH)
