PIONERNEWS.COM, TAPANULI SELATAN – Lebih dari 1.400 warga terdampak bencana di Tapanuli Selatan (Tapsel) masuk ke dalam data penerima bantuan dana tunggu hunian (DTH). Untuk mempercepat pemulihan, Bupati Tapsel, H Gus Irawan Pasaribu, berkomitmen untuk menggenjot pembangunan hunian sementara (Huntara) serta pendataan bantuan DTH.
Diharapkan, hal ini dapat mengurangi jumlah pengungsi dan mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat. Hal ini disampaikan Gus Irawan saat hadiri rapat koordinasi (Rakor) percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana yang digelar di Kantor Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Jalan Diponegoro, Kota Medan, pada Senin (12/01/2026).
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Dalam forum tersebut, Gus Irawan, mengapresiasi pemerintah pusat dan Provinsi Sumut atas perhatian yang diberikan kepada masyarakat Tapsel.
Bupati secara khusus menekankan pentingnya keberlanjutan bantuan bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan sedang agar tetap mendapat dukungan dari pemerintah.
Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, mengungkap bahwa, hanya tiga kabupaten di Sumut yang mengajukan pembangunan Huntara.
Ketiganya, yakni Kabupaten Tapanuli Utara sebanyak 40 unit, Tapanuli Tengah 209 unit, dan Kabupaten Tapsel dengan jumlah terbanyak, yaitu 802 unit. Selain Huntara, pemerintah juga tengah mempersiapkan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) dengan total 5.951 unit di seluruh Sumut.
Pembangunan ini ditargetkan rampung pada akhir Januari 2026 agar masyarakat tidak lagi tinggal di pengungsian saat memasuki bulan Ramadan.Untuk Huntara, di wilayah Sumut hanya tiga kabupaten yang mengajukan.
“Untuk Huntap rata-rata sudah berjalan, saat ini sekitar 20 persen telah terbangun. Targetnya akhir Januari atau sebelum bulan puasa masyarakat sudah masuk ke Huntara dan sebagian ke Huntap,” ujar Suharyanto.
Mendagri Tito Karnavian dalam arahannya menegaskan bahwa, masih terdapat lima daerah di Sumut yang memerlukan perhatian serius dalam proses pemulihan pasca-bencana. Kelima daerah tersebut adalah, Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapsel, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kabupaten Humbang Hasundutan.
Ia juga menekankan, pembangunan hunian bagi korban bencana akan dilakukan di atas lahan milik pemerintah.
Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution, memaparkan, jumlah Rumah yang terdampak bencana di Sumut mencapai lebih dari 26 ribu unit. Dari jumlah tersebut, estimasi kerugian sektor perumahan ditaksir mencapai Rp2,52 triliun.
Untuk mempercepat pemulihan, Pemerintah Provinsi Sumut telah menyiapkan anggaran sebesar Rp430 miliar yang dialokasikan ke lima bidang prioritas. Porsi terbesar berada pada sektor infrastruktur sebesar Rp275 miliar.
Sektor infrastruktur ini mencakup perbaikan jalan, jembatan, tanggul, normalisasi sungai, pengelolaan sumber daya air, serta rehabilitasi rumah warga. Selain infrastruktur, anggaran juga dialokasikan untuk bidang komunikasi dan informatika.
Jumlah anggaran untuk bidang ini mencapai Rp1,68 miliar. Sementara, anggaran di bidang pendidikan Rp36,8 miliar, kesehatan Rp6,9 miliar, serta bantuan keuangan kepada pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp110 miliar.
“Kita akan melakukan pergeseran anggaran untuk pemulihan pasca-bencana. Bidang pendidikan kita bagi dua untuk infrastruktur dan program SPP gratis di daerah bencana,” kata Bobby.
Rakor tersebut turut dihadiri Wamen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, Wakil Gubernur Sumut Surya, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, serta jajaran OPD terkait di lingkungan Pemprov Sumut, dan pejabat lainnya. (Rel/Reza FH)
