PIONERNEWS.COM, SUMATERA UTARA — Tak semua pejuang lahir dari ruang-ruang nyaman. Sebagian pejuang, justru ditempa oleh kerasnya jalanan, oleh keterbatasan, dan oleh realitas hidup yang memaksa mereka tumbuh lebih cepat dari usianya. Begitulah kisah Hendrawan Hasibuan, atau yang akrab disapa Hendra Hasibuan.
Lahir di Padangsidimpuan pada 1984 silam, Hendra kecil bukanlah anak yang tumbuh dalam kelimpahan. Pada rentang 1996 hingga 2000, ia sempat merasakan kerasnya menjadi anak jalanan dampingan Kelompok Kerja Sosial Perkotaan (KKSP) Sumatera Utara.
Di usia ketika sebagian anak lain sibuk bermain, Hendra justru telah akrab dengan hiruk-pikuk jalanan hingga menjajakan rokok asongan demi menyambung biaya sekolah. Namun, keterbatasan ekonomi tak pernah berhasil membungkam mimpinya.
Ia menyelesaikan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) hingga SMA di Kota Padangsidimpuan. Tekadnya terus menyala hingga akhirnya ia melanjutkan studi ke Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan (UMTS) dan diwisuda pada 2011.
Aktivisme yang Tumbuh Sejak Mahasiswa
Dunia kampus menjadi ruang tempaan berikutnya. Semasa kuliah, Hendra aktif dalam demonstrasi, diskusi, serta pengorganisasian mahasiswa. Ia tercatat sebagai kader organisasi kemahasiswaan di kampus, sekaligus aktif dalam aliansi mahasiswa lintas organisasi.
Kecintaannya pada alam, mendorongnya menjadi salah seorang pendiri Komunitas Mahasiswa Pecinta Alam Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan (Kompel UMTS), yang hingga kini masih aktif. Bagi Hendra, organisasi bukan sekadar wadah berkegiatan, melainkan sekolah kehidupan untuk melahirkan kader-kader yang berpihak pada rakyat.
Menapaki Jalan Advokasi dan Konservasi
Perjalanannya di dunia advokasi dimulai lebih awal. Pada 2003, ia mengikuti pendidikan Community Organizer (CO) yang diselenggarakan oleh BITRA Indonesia. Pendidikan itu menjadi pintu masuk bagi dirinya untuk terlibat dalam pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan di Kabupaten Tapanuli Selatan.
Antara 2005 hingga 2007, ia terlibat dalam program pengelolaan Taman Nasional Batang Gadis sebagai Community Organizer di bawah naungan BITRA Konsorsium—yang terdiri dari BITRA Indonesia, WALHI Sumut, PUSAKA Indonesia, dan Perkumpulan SAMUDERA.
Fokus kerjanya jelas: memperkuat kapasitas masyarakat sekitar hutan agar mampu mempertahankan ruang hidupnya. Karier advokasinya berlanjut ketika ia bergabung dengan Perkumpulan SAMUDERA (2008–2010).
Di periode ini, ia aktif melakukan advokasi dan kampanye kerusakan lingkungan di berbagai daerah seperti, Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Padangsidimpuan, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, hingga Mandailing Natal.
Mendirikan JAMM dan Bertahan Tanpa Donor
Berbekal pengalaman tersebut, pada 2011 Hendra bersama sejumlah aktivis NGO, ia mendirikan Jaringan Advokasi Masyarakat Marjinal (JAMM). Melalui JAMM, kerja-kerja advokasi, pemberdayaan, hingga pengorganisasian masyarakat semakin terstruktur.
Namun perjuangan tak selalu ditopang oleh dana besar. Ketika program-program LSM mulai sepi, Hendra tak gengsi mencari nafkah sebagai surveyor untuk Litbang Kompas Jakarta dan beberapa lembaga survei lainnya. Baginya, idealisme tak boleh tumbang hanya karena ketiadaan donor.
“Saya akui, lembaga saya memang tidak memiliki donor seperti NGO lainnya. Tapi kalau bicara output dan pencapaian, sudah saya buktikan bagaimana hasilnya,” ujarnya kepada awak media. Lebih dari 20 tahun hidup di dunia civil society, konsistensinya membuat Hendra dijuluki “Jenderal Rakyat”.
Mengorganisir Rakyat, Melindungi Hutan
Hendra juga terlibat langsung dalam pembentukan berbagai organisasi rakyat yang berjuang di garis konflik:
- Wamasri (Wahana Masyarakat Binasari) yang berkonflik dengan perusahaan sawit.
- OKR (Organisasi Konservasi Rakyat) yang mempertahankan hutan konservasi dari ancaman pertambangan emas.
- IPKLSS (Ikatan Pedagang Kaki Lima Salumpat Saindege) yang memperjuangkan kepentingan UMKM.
- FKKBT (Forum Kader Konservasi Batangtoru) yang fokus melindungi kawasan hutan dan orangutan Tapanuli.
Isu konservasi kian menguat ketika dunia ilmiah mengumumkan temuan spesies baru orangutan di ekosistem Batangtoru, yakni Orangutan Tapanuli. Spesies ini berbeda dari orangutan Sumatera maupun Kalimantan, dan menjadi ikon baru konservasi di Sumatera Utara.
Melihat ancaman terhadap habitatnya akibat aktivitas perusahaan ekstraktif, deforestasi, hingga perdagangan satwa dilindungi, Hendra menginisiasi pembentukan Forum Konservasi Orangutan Tapanuli (Fokat). Forum ini didedikasikan untuk membicarakan dan mengawal isu penyelamatan spesies langka tersebut.
Kalpataru dan Pengakuan Negara
Salah satu capaian terbesar dalam perjalanan panjangnya adalah ketika komunitas dampingan Hatabosi menerima penghargaan Kalpataru dari Kementerian Lingkungan Hidup atas keberhasilan menjaga sumber air dan kawasan hutan seluas kurang lebih 3.000 hektare selama ratusan tahun.
“Bersama Forina (Forum Orangutan Indonesia) dan dukungan para stakeholder, kami berhasil membawa Komunitas Hatabosi sebagai peraih Kalpataru. Itu salah satu kepuasan terbesar saya, selama sembilan tahun berjuang bersama mereka,” tutur Hendra.
Tak hanya itu, sebanyak 110 masyarakat resmi diakui sebagai kader konservasi dan dikukuhkan langsung oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatera Utara. Mereka kini menjadi garda terdepan menjaga hutan dan lingkungan.
Mediator dan Pemimpin Gerakan Hijau
Selain aktivis, Hendra juga diakui sebagai mediator bersertifikat oleh Pusat Mediasi Nasional (PMN), berperan dalam menyelesaikan berbagai konflik sosial di masyarakat.
Kini, ia menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Utara (DPW SHI Sumut) di bawah kepemimpinan pusat yang diketuai Ade Zuchri.
Dalam kapasitasnya itu, ia terus menggaungkan gerakan green civil society—mengisi ruang publik melalui media cetak, elektronik, hingga media sosial. Baginya, gerakan hijau bukan sekadar slogan. Ia adalah panggilan hidup.
Hendra tetap berdiri bersama kaum marjinal, masyarakat adat, petani, pedagang kecil, dan komunitas sekitar hutan. Kritik dan masukan, katanya, tak akan berhenti selama rakyat masih ditindas dan hutan terus dirusak.
“Karena semua makhluk hidup berhak untuk hidup dengan kesejahteraan, dan hutan dengan kelestarian,” pungkasnya. (Rel/Reza FH)
