PIONERNEWS.COM, MEDAN – Pujian yang dilontarkan Mendagri M Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, ke Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) Gus Irawan Pasaribu, dinilai menjadi bukti ketepatan pemerintahan daerah yang dikelolanya dalam menyediakan data.
Hal ini kompak dinyatakan dua ekonom dari Universitas Sumatera Utara (USU), Dr Paidi Hidayat (Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Sumatera Utara) dan Dr Doli Muhammad Jafar Dalimunthe (Pengamat Manajemen Kebijakan Publik) ke awak media, Senin (30/3/2026).
Sebelumnya, saat menyerahkan kunci rumah hunian tetap (Huntap) kepada 120 warga di Desa Hapesong, Kecamatan Batang Toru, pada pekan lalu, Mendagri turut memuji langkah cepat Pemkab Tapsel.
Tito bahkan sampai mengatakan kalau daerah lain belum mampu merealisasikan bantuan belajarlah ke Tapsel yang menurutnya menjadi role model dalam penanggulangan bencana.
Hal senada juga disampaikan Menteri PKP saat meninjau lokasi perumahan. Dia menyatakan selain kekuatan data yang disampaikan Pemkab Tapsel, termasuk juga transparansi. Karena ketika dicek ke warga, semua jenis bantuan yang diberikan pemerintah pusat sudah mereka akui.
Hal inilah, menurut Maruarar Sirait yang juga sebagai kader Gerindra di Kabinet Merah Putih menjadi pertimbangan utama dalam penyaluran bantuan. Menurutnya, ketepatan, keakuratan data, dan koordinasi yang baik menjadi kunci utama realisasi bantuan yang begitu cepat.
Paidi mengakui kunci utama kecepatan warga Tapsel mendapatkan rumah Huntap adalah pada kekuatan data dan koordinasi.
“Kita lihat di daerah lain memang masih terus berproses, tidak seperti Tapsel yang sudah menyerahkan bantuan ke warga terdampak,” kata Paidi.
Menurut dia, dalam setiap kali bencana, pemerintah pusat dan daerah memang harus bergerak cepat. Masing-masing, harus melihat tanggungjawabnya dalam penanggulangan bencana. Karena, pemerintah harus cepat tanggap agar dampaknya bisa segera teratasi.
“Saya kira Pemkab Tapsel bergerak cepat menyeleseaikan pendataan, kemudian pemerintah pusat pun cepat juga memvalidasi data. Sehingga runut dan detil semua yang harus dilakukan,” katanya.
Selain ketepatan data yang layak menerima bantuan, Paidi juga menilai transparansi penyaluran menjadi bargaining yang paling kuat dalam meyakinkan pemerintah pusat. Transparansi dan bantuan yang tepat sasaran sangat penting.
“Karena selama ini di daerah lain banyak juga kita lihat bantuian menumpuk di posko karena tidak tersalurkan. Sementara di Tapsel koordinasinya sudah cukup baik,” tuturnya.
Menurut Paidi, persoalan yang terjadi selama ini sangat klasik pada data. Maka, ketika pemerintah pusat, baik itu Mendagri maupun Menteri PKP meyakini data yang diberikan sudah valid, sehingga prosesnya juga cepat.
“Inilah bukti kecepatan data itu bisa cepat membantu daerah terdampak bencana,” terangnya.
Sementara itu, Doli, akademisi USU yang juga pengamat manajemen kebijakan publik mengungkapkan masalah krusial dalam bencana adalah bagaimana kecepatan tanggap darurat, upaya kuratif dan mitigasi.
“Saya kira apa yang disampaikan oleh Menteri Tito dan Menteri Ara (sebutan untuk Maruarar Sirait) adalah base on data. Ini sebagai salah satu kemampuan Bang Gus Irawan mengelola data, meginventarisir dampak serta strong leadershipnya,” tegasnya.
Doli menambahkan, ketika bencana itu sampai ke Garoga yang membuat satu Desa hilang, maka Pemkab Tapsel kemudian mampu dengan cepat menginventarisir, kemampuan kurasi dan mitigasi yang cukup luar biasa.
Manajemen organisasi dan kepemimpinan Bupati Tapsel ini menunjukkan ketepatan data dan kecepatan. Kemudian, ini direspon dengan sigap oleh Mendagri dan Menteri PKP.
“Lalu juga menggandengn pihak ketiga seperti Yayasan Tzu Chi Indonesia turut memberi bantuan,” ungkapnya.
Menurut Doli, dalam tiap kali proses bencana terjadi yang diharapkan masyarakat adalah outcome-nya. Bagaimana kemudian pemerintah daerah bergerak cepat dengan tetap memberikan layanan publik di tengah bencana.
“Saya lihat Tapsel itu 100 persen terdampak bencana namun kemudian secara perlahan bergerak dan bangkit kembali,” jelasnya.
Dia sebenarnya juga mewanti-wanti tentang klaim proses bantuan kepada warga. Menurut Doli, era keterbukaan sekarang membuat para pejabat pemerintah tidak bisa lagi main-main soal klaim bantuan.
“Bayangkan kalau misalnya hari ini Kepala Daerah dan Menteri mengklaim sudah memberikan bantuan, kalau tenryata tidak benar akan ribut di media sosial. Kita bisa melihat beberapa contoh,” tuturnya.
Namun, lanjut Doli, ketika Mendagri dan Menteri PKP serta Bupati Tapsel mengklaim bantuan tepat sasaran dan masyarakat menerima dengan baik tidak ada gejolak di media sosial. Artinya, ada transparansi dan pertanggungjawaban publik atas bantuan yang diserahkan.
“Jadi, jangan sampai kita klaim memberi bantuan atau progres bantuan sudah sekian persen namun kemudian netizen ribut di media sosial,” sebutnya.
Ia mengaku, progres di Kabupaten Tapsel ini ternyata luar biasa. Maka menurutnya, tidak berlebihan jika Mendagri meminta kepada 44 Kepala Daerah lainnya untuk belajar ke Tapsel dalam penanganan bencana.
Ia menambahkan, hal ini harusnya jadi perhatian bersama, termasuk soal kekuatan data. Terkadang seringkali dibicarakan masalah angka, tapi tidak maksimal meng-cover-nya. Walau ia tidak melihat data primer di Tapsel, tapi menurutnya, Gus Irawan mampu menunjukkan data primernya ke pusat sehingga direspon cepat.
“Mereka punya mapping dan pola yang rigid dan runut dalam memformulasi data yang membuat warga Tapsel perlahan bangkit dari bencana,” cetusnya.
Ke depan, dari dua akademisi USU ini, sepakat bahwa mapping (peta daerah bencana) dan kekuatan data akan menjadi urat nadi mitigasi dampak bencana serta memperkecil risiko setiap bencana yang tejadi di daerah yang kemudian bisa cepat direspon pemerintah pusat. (Rel/Reza FH)
