PIONERNEWS.COM, TAPANULI SELATAN – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Tapanuli Selatan (Tapsel), Rocky AP Gultom, menyampaikan apresiasi mendalam atas pengakuan yang diberikan pemerintah pusat, khususnya oleh Muhammad Tito Karnavian dan Maruarar Sirait, terhadap kinerja pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati Gus Irawan Pasaribu dalam penanganan pasca bencana November 2025 lalu.
Menurut Rocky, apresiasi dari Tito (Mendagri) dan Maruarar (Menteri PKP) tersebut bukan sekadar bentuk pujian simbolik, melainkan merupakan validasi empiris atas keberhasilan tata kelola pemerintahan berbasis data (data-driven governance) yang diterapkan Pemkab Tapsel.
“Pernyataan Mendagri dan Menteri PKP itu harus kita maknai sebagai bentuk policy recognition terhadap kualitas perencanaan dan eksekusi kebijakan publik di Tapsel,” kata Rocky yang juga Ketua MPC Pemuda Pancasila Tapsel ini ke wartawan, Selasa (31/03/2026).
Menurut Rocky, apresiasi ini menunjukkan bahwa, pendekatan berbasis data yang dilakukan Bupati Tapsel, Gus Irawan, telah memenuhi standar nasional bahkan bisa dijadikan best practice.
Pendataan Presisi Kunci Percepatan
Rocky menegaskan bahwa, faktor fundamental yang membuat Pemkab Tapsel diapresiasi pemerintah pusat adalah kekuatan pada aspek pendataan korban bencana yang komprehensif, terverifikasi, dan terintegrasi lintas sektor.
Berdasarkan data pemerintah, sebanyak 120 unit hunian tetap (Huntap) tahap pertama telah diserahkan kepada masyarakat terdampak di Desa Hapesong, Kecamatan Batang Toru, pada pekan lalu.
Dari total 227 Huntap yang direncanakan, sebanyak 120 unit telah rampung dan sisanya masih dalam tahap pengerjaan. Targetnya, seluruh unit selesai pada April 2026 mendatang.
Lebih jauh, Rocky menyoroti bahwa, kelengkapan data by name by address terhadap rumah rusak ringan, sedang, hingga berat menjadi faktor akselerator utama dalam proses penyaluran bantuan.
“Validitas data menjadi entry point dari seluruh intervensi kebijakan. Ketika data sudah presisi, maka proses verifikasi oleh BPS, intervensi BNPB, hingga mobilisasi dukungan Kementerian dapat berjalan simultan dan tanpa bottleneck,” jelasnya.
Hal ini sejalan dengan pernyataan Mendagri yang menilai Tapsel sebagai salah satu daerah dengan progres penanganan pasca bencana tercepat di Indonesia, khususnya dalam penyediaan Huntap bagi para korban.
Kolaborasi Multi-Level Governance
Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, Rocky menilai keberhasilan ini tidak terlepas dari model kolaborasi multi-level governance yang efektif antara pemerintah pusat, daerah, hingga sektor non-pemerintah.
Pembangunan Huntap di Tapsel melibatkan sinergi berbagai pihak, seperti BNPB, BPS, Kementerian Sosial, BUMN, hingga Yayasan Tzu Chi Indonesia yang berperan dalam pembangunan hunian.
“Ini contoh konkret bagaimana collaborative governance berjalan optimal. Negara hadir tidak hanya melalui APBN, tetapi juga melalui orkestrasi seluruh sumber daya, termasuk filantropi dan sektor non-negara,” ungkap Rocky.
Ia menambahkan, skema pembangunan Huntap yang menggabungkan model in-situ (lokasi asal yang dinilai aman) dan komunal (secara bersama-sama) menunjukkan fleksibilitas kebijakan yang adaptif terhadap kondisi geografis dan sosial masyarakat terdampak bencana.
Transparansi dan Komunikasi Politik
Selain aspek teknokratis, Rocky juga menilai bahwa, transparansi dan komunikasi politik yang kuat antara Pemkab Tapsel dan pemerintah pusat menjadi variabel penting dalam percepatan penanganan bencana.
Pendekatan komunikasi yang intensif dinilai mampu mempercepat respons pemerintah pusat, sekaligus memastikan sinkronisasi kebijakan berjalan efektif.
“Dalam teori administrasi publik, transparansi dan komunikasi lintas level pemerintahan merupakan determinan penting dalam crisis management dan Tapsel berhasil menunjukkan itu,” tegasnya.
Hal ini, menurut Rocky, juga diperkuat oleh analisis akademisi yang menyebut bahwa komunikasi politik dan transparansi menjadi kunci utama di balik apresiasi yang diberikan oleh kedua menteri tersebut.
Role Model Nasional Penanganan Pasca Bencana
Rocky menegaskan, keberhasilan Tapsel dalam mempercepat realisasi Huntap telah mengubah stigma lama dan menempatkan daerah ini sebagai rujukan nasional dalam penanganan pasca bencana.
“Jika sebelumnya ada stigma negatif terhadap Tapsel, maka hari ini sudah terbantahkan dengan capaian konkret. Bahkan Mendagri secara eksplisit menyebut Tapsel sebagai role model nasional,” sebutnya.
Ia juga mendorong agar capaian ini tidak berhenti pada fase rehabilitasi, melainkan dilanjutkan dengan penguatan aspek mitigasi bencana, perencanaan tata ruang berbasis risiko, serta pembangunan sistem ketahanan daerah (resilient region).
Komitmen DPRD dalam Fungsi Pengawasan
Sebagai representasi legislatif, Rocky menegaskan bahwa, DPRD Tapsel, khususnya Fraksi Gerindra, akan terus menjalankan fungsi pengawasan guna memastikan keberlanjutan program dan ketepatan sasaran bantuan.
“Kami di DPRD akan memastikan bahwa seluruh program pasca bencana ini berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tepat sasaran. Ke depan, kita ingin Tapsel tidak hanya cepat pulih, tetapi juga lebih tangguh menghadapi risiko bencana,” harapnya.
Dengan capaian tersebut, Rocky menyimpulkan bahwa kepemimpinan Gus Irawan telah menunjukkan paradigma baru dalam tata kelola pemerintahan daerah, yakni berbasis data, kolaboratif, dan responsif terhadap krisis.
“Ini bukan hanya keberhasilan administratif, tetapi juga keberhasilan kepemimpinan yang mampu mengintegrasikan visi, data, dan aksi nyata di lapangan,” pungkas Rocky mengakhiri. (Reza FH)
