PIONERNEWS.COM, TAPANULI SELATAN – Dengan menggandeng Bank Sumut, Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), Gus Irawan Pasaribu, berupaya melepaskan warganya dari jebakan pemberi dana berbunga tinggi. Di mana, warga Tapsel selama ini memanfaatkan rentenir atau lembaga pembiayaan lain berbunga tinggi dalam berusaha.
Menurut Bupati, upaya memberdayakan warga dengan program pembiayaan yang terukur merupakan bagian dari strategi Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), M Bobby Afif Nasution, dengan program kolaborasi Sumut berkah.
Kata Bupati, Gubsu seringkali meminta Kepala daerah di bawahnya mencermati problem di masyarakat, kemudian mengatasinya. Terutama dalam mendorong perekonomian warga. Selain itu, Gubsu juga sempat menyoroti bahwa, hanya 7,7 persen usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Sumut yang memiliki akses ke perbankan.
“Kita faham, bagaimana Gubsu mendorong pemberdayaan masyarakat dan menyelesaikan persoalan yang ada di bawah,” kata Bupati kepada media, usai beberapa kali bertemu dan berdiskusi langsung dengan Direktur Utama Bank Sumut Heru Mardiansyah, Rabu (16/04/2026),
Dia mengatakan, salah satu problem keuangan yang menjerat para UMKM adalah jerat rentenir atau pinjaman berbunga tinggi dalam berbagai bentuk. Bupati mengaku tak terima, jika pelaku UMKM harus membayar bunga hingga 24 bahkan 28 persen setahun dari uang yang mereka pinjam.
“Ini saya kira terlalu tinggi,” ucapnya.
Untuk melonggarkan beban itu, Gus Irawan mengaku sudah berdiskusi langsung dengan Dirut Bank Sumut untuk mengatasinya. Jika selama ini ada warga Tapsel yang terjebak dengan bunga tinggi atau bahkan merasa bahwa, kredit Mekar membebani, nanti bisa dialihkan ke Bank Sumut.
Memang, diakui Gus Irawan bahwa, metode penyelesaiannya sudah disiapkan Bank Sumut. Apalagi, Pemkab Tapsel komitmen membantu memajukan UMKM serta transparansi sektor keuangan di Tapsel.
“Jadi sebelumnya kita sudah bekerjasama dengan Bank Sumut dalam cash management system. Ini kita menyasar langsung ke masyarakat agar jebakan bunga tinggi bisa dilepaskan terutama para korban bencana yang kehilangan usaha,” sebutnya.
Terkait hal tersebut, Dirut Bank Sumut, Heru Mardiansyah, menyambut baik hal tersebut. Menurut Heru, pihaknya sudah mempersiapkan berbagai langkah. Tujuannya, untuk menyahuti keinginan Gubsu agar Bank Sumut lebih leluasa memaksimalkan potensi daerah, tidak hanya mengandalkan APBN, APBD, serta ASN sebagai basis inti pembiayaan perbankan selama ini.
“Dan tentu kita faham, Gubsu fokus pada kolaborasi Sumut berkah sehingga Bank Sumut pun harus berperan nyata,” terangnya dari Lantai III Bank Sumut.
Dirut yang berasal dari kader internal ini menyampaikan, Tapsel akan menjadi proyek percontohan pendanaan lewat Sumut Link dan pembiayaan UMKM dengan melepaskan mereka dari jebakan kredit berbunga tinggi, atau agar terlepas dari rentenir.
Heru menyatakan, alasan Tapsel menjadi proyek percontohan, karena sebelumnya sudah bersepakat mendorong cash management system dan melakukan sosialisasi kepada para pengelola Koperasi Merah Putih.
“Komitmen Pemkab Tapsel kami lihat sangat kuat untuk mendorong percepatan perekonomian warga dan transparansi keuangan. Sehingga sejalan dengan kita,” cetus Heru.
Dia mengatakan, pihaknya menyiapkan dua skema dalam pemberdayaan perekonomian warga Tapsel yang bergerak di UMKM agar lepas dari jerat kredit berbunga tinggi.
“Pertama, kami siapkan skema pembiayaan. Kedua kami siapkan skema pendanaan dengan nama Sumut link,” tuturnya.
Menurut dia, untuk mengatasi persoalan yang disampaikan Bupati bahwa, banyak warga terjerat suku bunga pembiayaan tinggi, maka Bank Sumut menyiapkannya dari sisi kredit. Bank Sumut, sudah melakukan pendekatan dengan Kepala Desa dan Dusun di sana, untuk membuat skema pembiayaannya mirip grameen bank (tanggung renteng).
“Jadi nanti ibu-ibu pengusaha mikro di Tapsel akan kita fasilitasi mendapatkan pembiayaan murah dengan tanggung renteng minimal 6 orang per kelompok,” jelasnya.
Heru mengaku, sebenarnya skema ini sudah pernah dijalankan yang dahulu bernama Permaisuri (perempuan mandiri dan suritauladan). Tapi nanti, akan disesuaikan dengan program Gubsu. Ada dua opsi yang digunakan dalam pembiayaan tersebut yaitu, rentang Rp1 juta hingga Rp10 juta.
“Kemudian opsi kedua bagi yang sudah pernah mendapatkan pembiayaan dengan nilai Rp10 juta hingga Rp20 juta,” urai Heru.
Heru mengatakan, usaha mikro dengan konsep ini maksimal akan dikenakan bunga 16 persen tapi secara periodik akan turun hingga ke 13 persen. Menurutnya, ini cukup baik daripada pelaku UMKM harus memberi ke rentenir atau lembaga pembiayaan berbunga tinggi lainnya.
Heru juga membuka opsi bahwa, calon penerima kredit tanggung renteng bukan saja yang sudah punya usaha. Mereka yang berencana punya usaha pun bisa dibiayai. Misalnya, ada ibu rumah tangga punya rencana usaha produktif akan dibiayai Bank Sumut.
“Saya kira program tersebut tepat untuk warga Tapsel yang menjadi korban banjir. Apalagi yang setelah bencana kehilangan pekerjaan,” tegasnya.
Dia menjanjikan skema pembiayaan itu akan diproses dengan cepat agar penerima manfaat bisa langsung berusaha dan tentu pembayarannya ditanggung renteng. Khusus untuk pendanaan atau pengembalian dana kredit, sudah disiapkan Sumut Link.
“Jadi, ketika mereka sudah menerima pembiayaan, untuk pengembaliannya bisa melalui Sumut Link,” ungkapnya.
Heru menjelaskan Sumut Link ini sebenarnya produk Bank Sumut tanpa Mantor, tapu bisa setor, tarik tunai, pembayaran, cicilan, dan lain-lain. Jadi ini, layanan Bank Sumut tanpa Kantor. Ditargetkan, para Kepala Desa dan Dusun sebagai agen di daerah masing-masing.
“Jadi dari sisi pendanaan dan pembiayaan Bank Sumut akan berupaya menjadikan Tapsel bergerak lebih cepat,” harapnya.
Melihat potensi sistem pendanaan dan pembiayaan, Heru optimis sistem pembayaran, pembiayaan hingga dorongan pada pertumbuhan ekonomi di Tapsel akan lebih tinggi. Dengan demikian, harapannya semua daerah bekerjasama dengan Bank Sumut dari sisi pendanaan dan pembiayaan. (Rel/Reza FH)
