PIONERNEWS.COM, TAPANULI SELATAN – Pengelolaan keuangan Pemkab Tapanuli Selatan (Tapsel) sepanjang TA 2025 menuai hasil positif. Selain sukses pertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kali berturut-turut, Pemkab Tapsel juga mencatat realisasi pendapatan yang melampaui target.
Capaian tersebut disampaikan Bupati Tapsel, Gus Irawan Pasaribu, saat menghadiri rapat paripurna DPRD dengan agenda penyampaian nota keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2025, Selasa (21/07/2026).
Kegiatan yang dirangkai dengan jawaban pemerintah daerah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi di lembaga legislatif itu, berlangsung di Ruang rapat paripurna DPRD Tapsel, Komplek Perkantoran Bupati, Kecamatan Sipirok.
Rapat ini, dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Tapsel, Sekda Sofyan Adil Siregar, para Staf Ahli Bupati, Asisten, Pimpinan OPD, Camat, serta unsur Forkopimda, dan tamu undangan lainnya.
Dalam pemaparannya, Gus Irawan mengatakan laporan keuangan Pemkab Tapsel telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) Sumatera Utara dan kembali memperoleh opini WTP.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.
Dari sisi pendapatan, target sebesar Rp1,576 triliun berhasil direalisasikan menjadi Rp1,605 triliun atau mencapai 101,85 persen. Dengan demikian, pendapatan daerah melampaui target sekitar Rp29,18 miliar.
Sementara, belanja daerah yang dianggarkan sebesar Rp1,643 triliun terealisasi Rp1,443 triliun atau 87,85 persen. Realisasi tersebut terdiri dari belanja operasi sebesar Rp998,753 miliar, belanja modal Rp201,065 miliar, belanja tidak terduga Rp7,612 miliar, dan belanja transfer Rp236,083 miliar.
Pada sektor pembiayaan, penerimaan yang ditargetkan Rp76,384 miliar terealisasi sebesar Rp76,424 miliar. Sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp10 miliar tidak terealisasi, sehingga pembiayaan netto mencapai Rp76,424 miliar.
Kondisi itu membuat SiLPA TA 2025 tercatat sebesar Rp238,84 miliar. Dalam rapat lanjutan, Bupati juga menjawab berbagai masukan, pertanyaan, dan saran yang disampaikan seluruh fraksi DPRD.
Ia mengapresiasi berbagai pandangan konstruktif legislatif sebagai bagian dari upaya bersama membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Menurut Gus Irawan, salah satu fokus pemerintah saat ini adalah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Tapsel pada November 2025.
Program tersebut telah dituangkan dalam dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang akan dilaksanakan hingga 2028.
“Pemulihan infrastruktur dan ekonomi masyarakat menjadi prioritas utama pemerintah. Seluruh proses rehabilitasi direncanakan selesai dalam kurun waktu tiga tahun,” ujar Gus Irawan.
Ia menjelaskan, besarnya SiLPA bukan semata-mata karena rendahnya serapan anggaran, melainkan dipengaruhi pendapatan daerah yang melebihi target serta adanya efisiensi belanja.
Selain itu, sejumlah program belum dapat dilaksanakan akibat dampak bencana yang terjadi menjelang penutupan tahun anggaran. Di sektor pertanian, lebih dari 3.000 hektare sawah dilaporkan terdampak banjir dan longsor.
Pada tahap awal, Kementerian Pertanian telah mengalokasikan anggaran normalisasi untuk sekitar 700 hektare lahan sawah, sementara Pemkab Tapsel terus mengupayakan tambahan dukungan dari pemerintah pusat.
Bupati juga menegaskan, komitmen pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui penguatan pengawasan pajak dan retribusi dan perluasan kerja sama dengan berbagai pihak.
Peningkatan PAD juga menyasar pada pemanfaatan sistem digital dalam penerimaan daerah tanpa mengabaikan iklim investasi dan kemampuan masyarakat.
Di bidang pelayanan publik, Pemkab Tapsel terus mempercepat peningkatan status RSUD Sipirok menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Langkah serupa juga didorong agar dapat diterapkan seluruh puskesmas guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan.
Sementara di sektor pendidikan, pemerintah daerah memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan calon kepala sekolah dan optimalisasi fungsi pengawas sekolah.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga memaparkan capaian pembangunan sosial.
Angka stunting di Tapsel berhasil ditekan dari 15 persen pada 2024 menjadi 6,61 persen di 2025. Di saat bersamaan, angka kemiskinan juga mengalami penurunan meskipun daerah menghadapi dampak bencana alam.
Atas keberhasilan ini, Pemkab Tapsel memperoleh penghargaan dari pemerintah pusat berupa insentif fiskal sebesar Rp2 miliar atas kinerja dalam penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting.
Mengakhiri penyampaiannya, Gus Irawan mengajak DPRD dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
“Sinergi yang baik antara eksekutif, legislatif, dan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan Tapanuli Selatan yang semakin maju sesuai semangat Tapsel Bangkit,” pungkasnya menutup. (Reza FH)
