PIONERNEWS.COM, TAPANULI SELATAN – Kehadiran Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Sumatera Utara di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) persisnya di Kecamatan Sipirok yang saat ini sudah mulai beroperasi, ditegaskan bukan berarti pemerintah mengenyampingkan keberadaan sekolah umum.
Buktinya, tahun ini, sebanyak 65 sekolah umum di Tapsel yang terdiri dari jenjang PAUD, SD, dan SMP tetap mendapatkan program revitalisasi melalui anggaran APBN dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) dengan nilai anggaran sekitar Rp48 miliar, ditambah dukungan dari APBD.
Hal tersebut disampaikan Bupati Tapsel, Gus Irawan Pasaribu, saat meninjau pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Sumut di Tapsel di fasilitas baru sekolah tersebut, pada Senin (10/08/2026) pagi.
Gus Irawan mengatakan, masih adanya anggapan bahwa kehadiran Sekolah Rakyat akan mengurangi perhatian pemerintah terhadap sekolah umum merupakan pandangan yang keliru.
“Jadi jangan sampai ada anggapan bahwa dengan adanya Sekolah Rakyat, sekolah umum tidak diperhatikan. Faktanya, sekolah umum kita di Tapsel tetap direvitalisasi,” kata Gus Irawan.
Menurutnya, Sekolah Rakyat justru merupakan program khusus yang dirancang untuk memberikan kesempatan pendidikan kepada anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, khususnya yang masuk kategori Desil 1 dan 2, termasuk anak-anak yang sebelumnya putus sekolah.
Saat diminta menyediakan lahan seluas 6 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat, Pemkab Tapsel bahkan menunjukkan komitmennya dengan menyiapkan lahan seluas 10 hektare.
“Sebagai bentuk keseriusan kita dalam mendukung program prioritas Bapak Presiden Prabowo Subianto, kami siapkan lahan 10 hektare untuk Sekolah Rakyat ini,” ujar Gus Irawan.
Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang memiliki tujuan besar untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan.
Menurut Gus Irawan, persoalan kemiskinan tidak boleh seolah-olah diwariskan dari orang tua kepada anak. Anak-anak dari keluarga miskin ekstrem harus diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas agar memiliki peluang memperbaiki masa depannya.
“Salah satu tujuan besar hadirnya Sekolah Rakyat ini yaitu, untuk mengentaskan kemiskinan. Sebab, para siswa di sekolah ini berasal dari keluarga golongan Desil 1 dan 2 atau kurang mampu,” terangnya.
Ia menjelaskan, sekolah yang sebelumnya menjalankan kegiatan operasional sementara di Balai Latihan Kerja (BLK) Siharang-harang, Kota Padangsidimpuan itu, kini mulai diarahkan beroperasi dengan fasilitas yang lebih terintegrasi.
Saat ini, Sekolah Rakyat Tapsel totap menampung 368 siswa mulai jenjang SD, SMP, hingga SMA. Jumlah tersebut masih jauh di bawah kapasitas fasilitas sekolah yang mampu menampung lebih dari 1.000 siswa.
Untuk tahun ajaran 2026/2027, sekolah menerima masing-masing 90 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Sebelumnya, pada tahun ajaran 2025/2026, telah diterima 98 siswa.
Berbeda dengan sekolah umum, Sekolah Rakyat menerapkan sistem pendidikan berasrama atau boarding school. Para siswa tinggal di lingkungan sekolah dan mendapatkan pendampingan dari guru, wali asuh, serta wali asrama.
Gus Irawan mengatakan sistem tersebut diperlukan karena sebagian siswa membutuhkan perhatian dan pendampingan lebih intensif. Tidak sedikit di antara mereka yang sebelumnya putus sekolah atau mengalami ketertinggalan dalam kemampuan dasar seperti membaca, menulis dan berhitung.
“Anak-anak ini bukan hanya membutuhkan pendidikan, tetapi juga perhatian dan pendampingan. Karena itu ada wali asuh dan guru yang mendampingi mereka di lingkungan asrama,” sebutnya.
Dengan sistem tersebut, proses pendidikan diharapkan dapat berlangsung lebih terfokus. Siswa yang masih mengalami ketertinggalan literasi maupun numerasi dapat memperoleh pendampingan tambahan melalui kegiatan pembelajaran maupun ekstrakurikuler.
Kolaborasi Lintas Kementerian
Gus Irawan menjelaskan, Sekolah Rakyat tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan program kolaborasi lintas kementerian. Kementerian Sosial (Kemensos) menjadi leading sector karena sasaran utama program ini adalah anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
Sementara, pelaksanaan pendidikan berkolaborasi dengan Kementerian Dikdasmen. Sedangkan pembangunan infrastrukturnya dilakukan bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Menurut Bupati, karakteristik peserta didik yang membutuhkan pendampingan khusus menjadi salah satu alasan mengapa Sekolah Rakyat menggunakan pola pendidikan berasrama.
Jika anak-anak yang sebelumnya putus sekolah hanya dikembalikan ke sistem sekolah umum tanpa pendampingan yang memadai, dikhawatirkan mereka kembali mengalami masalah yang sama.
“Kalau mereka tetap dibantu untuk dimasukkan ke sekolah umum lagi, takutnya putus sekolah lagi. Makanya, Sekolah Rakyat hadir dengan fasilitas asrama agar semua kebutuhan mereka dapat dipenuhi,” jelasnya.
Seluruh kebutuhan pendidikan siswa Sekolah Rakyat ditanggung negara. Selain mendapatkan pendidikan, para siswa juga memperoleh fasilitas tempat tinggal dan kebutuhan selama mengikuti program.
Namun, Gus Irawan menilai perhatian pemerintah tidak boleh berhenti ketika siswa menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SMA. Pasalnya, siswa Sekolah Rakyat berasal dari keluarga kurang mampu sehingga berpotensi menghadapi kendala ketika hendak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Karena itu, ia meminta Kepala Bappeda Tapsel agar ke depan dapat merancang program beasiswa bagi lulusan Sekolah Rakyat yang berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Pemkab Tapsel juga membuka peluang kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut untuk mendukung program beasiswa tersebut.
Salah satu perusahaan yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap sektor pendidikan adalah PT Agincourt Resources (PTAR), yang selama ini rutin memberikan beasiswa kepada pelajar dan mahasiswa.
“Jadi nanti PTAR tidak perlu repot-repot lagi mencari penerima beasiswa, bisa diambil dari alumni Sekolah Rakyat ini,” cetus Gus Irawan.
Ia berharap anak-anak Sekolah Rakyat dapat meraih cita-cita mereka. Saat mengikuti MPLS, sejumlah siswa menyampaikan keinginan untuk menjadi dokter, polisi, tentara, guru hingga pengusaha.
Menurutnya, cita-cita tersebut harus didukung dengan pendidikan yang berkelanjutan agar mereka memiliki kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan taraf hidup keluarganya.
Sebelumnya, Gus Irawan menegaskan, Pemkab Tapsel berkomitmen penuh mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto, termasuk Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Gus Irawan mengatakan, dirinya telah lama mengikuti Prabowo sehingga memahami bahwa program-program tersebut memiliki tujuan yang lebih besar dan tidak semata-mata berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintah.
“Kalau masih ada yang salah paham tentang Sekolah Rakyat ini, mungkin tugas kami memberi pemahaman. Begitu juga dengan program prioritas Bapak Presiden lainnya yaitu makan bergizi gratis dan Koperasi Desa Merah Putih,” tukasnya menutup. (Reza FH)
