PIONERNEWS.COM, TAPANULI SELATAN – Pemkab Tapanuli Selatan (Tapsel) kini menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan keuangan daerah akibat pemangkasan signifikan dana transfer dari pemerintah pusat. Pemotongan ini tercatat sebagai salah satu yang terbesar di Sumut hingga mencapai lebih dari Rp113,5 miliar.
Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Bupati Tapsel, H Gus Irawan Pasaribu, saat menerima kunjungan kerja 10 anggota DPRD Provinsi Sumut dari Daerah Pemilihan (Dapil) VII di Aula Kantor Bupati Tapsel, Jalan Prof Lafran Pane, Kecamatan Sipirok, Rabu (09/07/2025).
Kata Gus Irawan, situasi global dan nasional saat ini sangat berdampak pada daerah, termasuk Kabupaten Tapsel. Dan terkhusus bagi Pemkab Tapsel, saat ini mengalami pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp113,5 miliar.
“Sementara, belanja pegawai tahun depan meningkat hampir Rp200 miliar. Salah satunya, karena pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebelumnya,” jelas Gus Irawan.
Menurutnya, kondisi ini membuat ruang fiskal Pemkab Tapsel menjadi sangat sempit. Oleh karena itu, ia berharap adanya perhatian dan dukungan penuh dari DPRD Sumut, khususnya anggota legislatif dari Dapil VII, untuk memperjuangkan penambahan alokasi dana Provinsi guna pembangunan infrastruktur strategis.
“Kami berharap dukungan Provinsi bisa tetap maksimal, meskipun dalam situasi efisiensi anggaran. Fokus kami sekarang adalah memperkuat ketahanan pangan daerah melalui pembangunan infrastruktur pertanian yang mendukung,” tambahnya.
Program ketahanan pangan ini, kata Gus Irawan, selaras dengan kebijakan nasional yang sedang digalakkan pemerintah pusat. Menurutnya, infrastruktur pertanian menjadi kunci untuk menciptakan kemandirian dan kestabilan pangan di daerah.
Kunjungan kerja DPRD Sumut ini merupakan bagian dari agenda pengawasan dan evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD Provinsi Sumut TA 2024. Sebelum ke Tapsel, rombongan telah menyambangi Padang Lawas Utara (Paluta), Padang Lawas (Palas), dan Kota Padangsidimpuan.
Mereka selanjutnya dijadwalkan bertolak ke Kabupaten Mandailing Natal (Madina). Sementara itu, Ketua rombongan DPRD Sumut, Roby Agusman Harahap (NasDem), membenarkan bahwa, hampir seluruh Kabupaten/Kota di Sumut mengalami permasalahan serupa seperti, Tapsel.
Ia juga mengungkapkan bahwa, saat ini terjadi hambatan dalam pencairan dana bagi hasil (DBH) dan anggaran barang kena pajak (BKP) dari Provinsi ke daerah, dengan total tunggakan mencapai Rp2,8 triliun.
Pihaknya mengaku, telah berdiskusi langsung dengan Gubernur Sumut, M Bobby Afif Nasution. Dana tersebut memang akan dibayarkan, tetapi dilakukan secara bertahap sesuai kondisi fiskal dan efisiensi belanja Provinsi.
“Semua aspirasi daerah akan kami tampung dan bahas dalam rapat paripurna mendatang,” janjinya.
Roby juga memastikan, DPRD Sumut berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi pemerintah daerah, termasuk Tapsel, agar tetap mendapat perhatian dalam pembagian alokasi anggaran, terutama untuk sektor vital seperti, ketahanan pangan.
Sebagai informasi, Pemkab Tapsel turut menyambut dengan hangat kunjungan tersebut antara lain, Wakil Bupati Tapsel Jafar Syahbuddin Ritonga, Sekretaris Daerah Sofyan Adil, para Asisten, dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten dan Provinsi.
Turut hadir pula dalam kunjungan kerja tersebut anggota DPRD Sumut lainnya yaitu, Aswin Parinduri, Derliana Siregar, dan Syamsul Qamar (Partai Golkar). Kemudian, Abdul Rahim Siregar (PKS), Rahmat Rayyan Nasution (Gerindra), Syahrul Efendi Siregar (PDIP), Tondi Roni Tua (Demokrat), Muniruddin (PKB), dan Hermansyah Lubis (PAN).
Dengan semangat kolaborasi antara eksekutif dan legislatif, diharapkan kondisi fiskal Tapanuli Selatan dapat segera stabil dan pembangunan infrastruktur penunjang ketahanan pangan dapat tetap berjalan optimal demi kesejahteraan masyarakat.(Rel)
