PIONERNEWS.COM, TAPANULI SELATAN – Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), Gus Irawan Pasaribu, lakukan lawatan ke Kantor BPKP (Badan Pengawasan dan Keuangan Pembangunan) Sumut di Jalan Gatot Subroto, Kota Medan, pada Senin (28/04/2025).
Kunjungan ini bertujuan menyinkronisasi efektivitas pelayanan publik dan perbaikan indeks persepsi korupsi di Tapsel. Gus Irawan diterima langsung Kepala BPKP Sumut, Farid Firman, didampingi para auditor.
Dalam kesempatan ini, Gus Irawan menyatakan bahwa, kunjungan ini juga untuk memaksimalkan berbagai fungsi pengawasan internal di Pemkab Tapsel, agar tata kelola pemerintahan berjalan maksimal.
Di hadapan Kepala BPKP, Gus Irawan bercerita bahwa, dalam audit BPK, ada beberapa temuan yang berpotensi membuat laporan keuangan Tapsel menjadi WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Kondisi itu tentu membuat jelek wajah Pemkab Tapsel.
Padahal, sambung dia, temuan itu salah satunya akibat daripada pengelolan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang ugal-ugalan. Bahkan, Gus Irawan mengibaratkan, kalau karena BUMD kualifikasi Tapsel menjadi WDP, lantas bagaimana dengan pemerintah pusat?
“Karena kita tahu bahwa Kementerian Keuangan tidak pernah mendapat predikat WDP. Demikian juga Kementerian BUMN. Padahal, di bawahnya banyak BUMN dengan tata kelola yang berdarah-darah,” jelas Gus Irawan yang pernah duduk di kursi DPR RI itu.
Memang diakuinya, ada beberapa temuan BPK yang terindikasi fiktif. Dan jika itu sudah final, Gus Irawan secara yakin akan membawanya ke ranah hukum untuk diproses. Termasuk di antaranya, tegas Gus Irawan, temuan di pengadaan obat.
Karena itu, menurutnya, Pemkab Tapsel akan berkerjasama dengan BPKP Sumut untuk meningkatkan kualitas pengawasan internal. Dari observasi yang dilakukan, Gus Irawan mengakui jika sistem pengawasan Pemkab Tapsel sangat parah disertai mentalitas yang rendah.
Dalam amatannya, Pemkab Tapsel sedang membangun pengendalian internal. Dan menurut Gus Irawan, ini ranahnya BPKP dengan SPIP (sistem pengendalian intern pemerintah).
“Tapi SPIP ini saya lihat sangat makro. Harusnya bisa lebih spesifik,” harap Gus Irawan.
Misalnya SPIP tentang pengadaan obat. Konteksnya, sebut dia, harus lebih khusus. Begitu juga pengelolaan BUMD. Sehingga, SPIP ini bisa menyasar ke hal lebih teknis. Gus Irawan berharap SPIP ini lebih terintegrasi dan tematik.
Menanggapi keinginan Bupati itu, Kepala BPKP Sumut, Farid Firman, menyatakan pihaknya siap membantu sistem pengawasan internal yang lebih efektif. Pihaknya, akan menyampaikan SPIP yang mengacu pada substansi.
“Termasuk tadi misalnya, soal penyediaan obat. Kemudian juga kita bantu perbaiki Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi di Tapsel,” cetusnya.
Dia mengatakan IEPK di Tapsel berada di angka 2,9 dari skor 5. Seharusnya, tiap daerah standar minimalnya di skor 3. Pihaknya melihat, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Tentu IEPK ini pun harapannya lebih banyak pada sistem pencegahan.
“Kami akan tetap back up tim Bapak dan ekspose ke kami apa saja kelemahannya. Karena memang kami juga mendengar beberapa temuan termasuk kemandirian keuangan serta tata kelola BUMD Tapsel. Itu soal PT TSM dan PT ANA pun kami ikuti,” tegasnya.
Dalam dialog tersebut pembahasan tentang PT TSM dan PT ANA cukup panjang. Beberapa masukan dari BPKP didengarkan Bupati langsung dan berjanji mem-follow up-nya. Di akhir pertemuan BPKP dan Gus Irawan menyepakati beberapa hal yang akan dijalankan di Tapsel.
Selain memaksimalkan SPIP dan IEPK, BPKP juga mendorong Gus Irawan menjalankan secara maksimal cash management system sebagai salah satu upaya mencegah korupsi.
“Kita lakukan pendampingan serta keselarasan untuk penyusunan RPJMD dan mewujudkan good governance,” tukas Farid menutup.(Rel)
