PIONERNEWS.COM, TAPANULI SELATAN – Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), kembali menorehkan catatan prestasi membanggakan dalam upaya menekan angka stunting. Berdasarkan data terbaru, prevalensi stunting di Tapsel berhasil diturunkan secara signifikan dari 39 persen pada 2022 menjadi hanya 6,6 persen pada 2025.
Capaian tersebut menjadikan Tapsel sebagai daerah dengan angka stunting terendah kedua di Sumatera Utara setelah Kota Tanjungbalai. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Tapsel, H Jafar Syahbuddin Ritonga, saat rapat evaluasi pemanfaatan dana desa untuk ketahanan pangan (Ketapang) di Aula Sarasi, Lantai III, Kantor Bupati Tapsel, Sipirok, Kamis (11/09/2025).
Dalam sambutannya, Jafar menegaskan bahwa, keberhasilan menurunkan angka stunting tidak lepas dari peran aktif Kepala Desa dan masyarakat. Menurutnya, kondusifitas politik dan dukungan warga menjadi kunci keberhasilan setiap program pembangunan.
“Kalau situasi tidak kondusif, bagaimana kita bisa menjalankan program pembangunan. Karena itu saya minta peran Kepala Desa agar tetap menjaga suasana kondusif di desa masing-masing,” ujar Jafar.
Selain soal stunting, Jafar juga menyoroti tingginya kasus tuberkulosis (TBC) di Sumut, termasuk di Tapsel yang masih masuk kategori zona berbahaya. Ia menekankan bahwa, persoalan TBC menjadi isu serius dalam rapat koordinasi pemerintah pusat bersama Mendagri, Menkes, dan Menko PMK di Jakarta.
“Lagi-lagi, peran Kepala Desa sangat penting untuk menurunkan angka penularan, termasuk dalam mendata warganya yang tertular,” tegasnya.
Wakil Bupati juga menekankan pentingnya percepatan program Ketapang sebagai mandat prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia meminta seluruh desa di Tapsel segera mengeksekusi program ketahanan pangan paling lambat September 2025.
Program tersebut meliputi Koperasi Merah Putih, program 1.000 kolam, serta berbagai inovasi berbasis MBG. Jafar menegaskan, lokasi kegiatan harus dipilih di tempat yang mudah dijangkau sehingga dapat dimonitor langsung oleh pemerintah daerah.
“Kita ingin semua desa benar-benar serius, karena ketahanan pangan adalah kunci dan program ini menjadi prioritas nasional,” tandasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Tapsel, Muhammad Yusuf, menambahkan bahwa, monitoring yang dilakukan pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan peluang keberhasilan program Ketapang di seluruh desa.
Rapat evaluasi tersebut turut dihadiri Sekda Tapsel Sofyan Adil, jajaran kepala dinas terkait, camat se-Tapsel, kepala desa se-Tapsel, para pendamping desa, koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Tapsel, serta para penyuluh perikanan. (Rel/Reza FH)
