PIONERNEWS.COM, PADANGSIDIMPUAN – Calon Wali Kota nomor urut tiga (No.3), Hapendi Harahap, mengatakan, salah satu solusi untuk menekan angka pengangguran Padangsidimpuan yang cukup tinggi adalah dengan memperketat pengawasan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) maupun pembelanjaannya di APBD.
Menurutnya, salah satu penyebab angka pengangguran di Kota Padangsidimpuan 7,57 persen pada 2023 lalu adalah terjadinya kebocoran PAD dan pembelanjaan di APBD yang tak tepat sasaran, atau bahkan dikorupsi. Jika PAD dan APBD dikawal dengan baik, maka akan terjadi percepatan pembangunan.
“Dengan terjadinya percepatan pembangunan, maka akan sejalan dengan munculnya lapangan pekerjaan baru di Padangsidimpuan,” ujar Hapendi, menjawab pertanyaan Panelis dalam debat publik pertama di Hall Hotel Grand Mercure Maha Cipta Medan Angkasa, Kota Medan, Kamis (24/10/2024) siang.
Kemudian, langkah menekan angka pengangguran, menurut Hapendi, pihaknya juga akan berupaya dengan maksimal mengundang investor dari luar daerah ataupun Mancanegara untuk berinvestasi guna membuka lapangan pekerjaan baru. Jika lapangan kerja terbuka luas, maka daya beli masyarakat juga akan meningkat.
“Jika daya beli meningkat, ekonomi akan bertumbuh pesat dan kesejahteraan rakyat akan terwujud,” sebutnya.
Perlunya Peningkatan Hotel
Kemudian, menanggapi pertanyaan Panelis terkait apakah perlu meningkatkan jumlah Hotel di Padangsidimpuan yang jumlahnya pada 2023 sebanyak 28 unit, Hapendi mengaku, jika terpilih nanti menjadi Kepala Daerah pihaknya ingin sektor Pariwisata lebih maju.
“Oleh karena itu, kami menganggap perlu peningkatan pembangunan Hotel guna menunjang sektor Pariwisata di Kota Padangsidimpuan. Karena biar bagaimanapun juga, Hotel yang ada di Kota Padangsidimpuan terbilang masih sangat-sangat sederhana,” kesalnya.
“Maka, perlu pembangunan Hotel yang lebih baik lagi guna memunculkan minat wisatawan untuk berkunjung ke Kota Padangsidimpuan. Kita akan membuat Berastagi-nya Tabagsel misalnya di Bukit Simarsayang, Kota Padangsidimpuan. Dan kami sudah memprogramkan ini,” tegasnya menambahkan.
Penanganan Ego Sektoral antar OPD
Selanjutnya, menanggapi pertanyaan Panelis terkait bagaimana penanganan ego sektoral antar OPD Kota Padangsidimpuan yang menyebabkan pelayanan terhadap masyarakat belum maksimal, menurut Hapendi, untuk menyelesaikan ini, perlu adanya ketegasan dari Kepala Daerah.
Untuk itu, Hapendi-Gempar nanti akan menempatkan orang-orang yang kompeten sesuai dengan bidangnya di OPD Kota Padangsidimpuan. Jadi, penempatan tidak dilakukan berdasarkan suka atau tidak suka maupun KKN.
“Dan kita juga akan menghilangkan budaya yang selama ini sudah acap terdengar bisik-bisik di kalangan OPD yaitu, Marpege-pege (urunan),” tukas Hapendi menutup.
Sebagai informasi, pelaksanaan debat publik perdana yang digelar oleh KPU Kota Padangsidimpuan ini disiarkan secara live streaming di siaran televisi Inews Sumatera Utara (Sumut), Youtube, official Inews Nasional, dan portal Inews Sumut.(Reza FH)
