PIONERNEWS.COM, TAPANULI SELATAN – Setelah viral di berbagai media sosial usai melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di Puskesmas Pintu Padang beberapa waktu lalu, Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), Gus Irawan Pasaribu, akhirnya memberi tindakan tegas berupa pencopotan jabatan ke 3 pejabatnya, lewat proses pemeriksaan di Inspektorat.
Tidak saja kepada Kepala Puskesmas Pintu Padang yang disidak, tindakan tegas juga ia terapkan ke seorang Kepala Bidang (Kabid) pada Dinas Pendidikan dan Dinas Perdagangan. Selain mencopot 3 pejabat itu dari jabatannya, Gus Irawan juga akan terus bersih-bersih terhadap semua yang melakukan pelanggaran.
“Saya sudah berhentikan itu yang di Puskesmas (Pintu Padang),” ujar Gus Irawan usai berkunjung ke Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) Sumut di Jalan Gatot Subroto, Kota Medan, Senin (28/04/2025).
Gus Irawan mengaku terkejut, sebab setelah ia perintahkan Inspektorat untuk memeriksanya, ternyata oknum Kepala Puskesmas Pintu Padang ini sering bermasalah. Ia mengaku berang, karena masih ada pasien yang dipungut biaya, padahal Tapsel sudah men-declaire Universal Health Coverage (UHC).
“(Tapsel) mendeklarasikan bahwa, dengan (membawa) KTP (masyarakat) bisa berobat gratis. Eh, ternyata di sana (Puskesmas Pintu Padang) masih ada (pasien) yang bayar (dipungut biaya),” terangnya.
Dia juga menegaskan bahwa, persoalan serupa, boleh jadi berlaku juga di Puskesmas lainnya di Tapsel. Maka, ia me-warning setiap Puskesmas di Tapsel, agar jangan coba-coba melakukan perbuatan serupa seperti di Puskesmas Pintu Padang.
“Karena sudah diingatkan. (Maka) hentikan. Kalau masih dilakukan (pemungutan biaya), kita akan tindak tegas,” tegasnya lagi.
Gus Irawan mengaku, akan terus mendalami persoalan ini. Sebab, ia juga mencium indikasi persoalan serupa di sektor Pendidikan. Bahkan, ia mendapat informasi bahwa, ada Kabid di Dinas Pendidikan Tapsel yang mengancam Kepala Sekolah dengan motif menarik uang.
Di mana, kata Gus Irawan, Kepala Sekolah diduga ditakut-takuti oknum Kabid di Dinas Pendidikan Tapsel, jika mau bertahan dengan jabatan Kepala Sekolah, maka harus menyerahkan setoran uang dengan jumlah tertentu. Ia menegaskan bahwa, oknum Kabid di Dinas Pendidikan ini, juga sudah diberhentikan.
Gus Irawan melanjut bahwa, ia juga menemukan adanya oknum Kabid di Dinas Perdagangan Tapsel yang main-main di iuran-iuran Pasar. Bagi Gus Irawan, untuk persoalan fraud, penyelewengan, dan menyangkut uang, tidak ada maaf.
“Mohon maaf ya. Karena itu sangat merusak. Ini penyakit kronis yang harus diamputasi,” tambahnya.
Meski pihaknya sangat concern di semua bidang, namun untuk sektor kesehatan dan pendidikan, baginya itu menjadi hal yang prioritas. Karena, sektor kesehatan dan pendidikan ini, menurut Gus Irawan, menyedot APBD Tapsel hingga 46 persen.
“Masa iya, anggaran banyak mereka habiskan tapi layanan tidak maksimal,” kesalnya.
Gus Irawan menyatakan, tindakan terhadap oknum-oknum yang indisipliner ini akan terus dilakukan. Bahkan, ketika ditanya jika perbuatan indisipliner ini berhubungan dengan kerabat, saudara, bagian dari keluarga, atau juga titipan keluarganya pejabat, Gus Irawan juga akan bertindak tegas.
“Misalnya dengan keluarga, ya saya pegang teguh Dalihan Na Tolu. Tapi, dalam penerapan aturan nggak ada dispensasi karena hubungan darah, hubungan keluarga, nggak ada. Mohon maaf, nggak akan ada dispensasi. Saya hanya bisa sampaikan, nggak bisa diintervensilah (kebijakannya),” tuturnya.
Ia juga mengaku prihatin dan mohon maaf ke masyarakat dengan kondisi pelayanan publik yang terjadi di Tapsel belakangan. Namun, ia memastikan bagi setiap instansi yang coba-coba main-main dengan layanan publik, akan ditertibkan. Guna mengantisipasi hal ini, ia berencana mendigitalisasi seluruh pelayan publik di Tapsel.
Mantan Direktur Utama Bank Sumut tiga periode ini mengakui setelah 2 bulan bertugas di Tapsel, ia melihat lebih jauh ke dalam ada banyak hal yang harus diperbaiki. Apalagi di salah satu visi-misi untuk Tapsel yang disebut Panca Cita yaitu, reformasi birokrasi.
“Ini ternyata temuan saya itu, sudah menyangkut sikap mental. Sikap mental dan juga sistem internal kontrol kita masih lemah. Karena itu saya banyak berdiskusi, misalnya ini sedang ada audit BPK. Mereka Ramadan lalu sudah masuk untuk Interim Audit, kemudian datang lagi 14 April ini,” sebutnya.
“Saya banyak berdiskusi dengan mereka (BPK). Apa yang mereka temukan dan yang saya temukan, mirip. Sistem internal kontrol kita sangat lemah. Hari ini, saya ke BPKP, karena saya sedang berpikir untuk lakukan review dan ingin memperbaiki sistem internal control tadi itu,” jelas Gus Irawan.
Apalagi, 3 hari lalu ia diminta menandatatangani surat keputusan (SK) pembentukan Tim Penilaian Mandiri terkait dengan SPIP (sistem pengendalian internal pemerintah).
“Malu saya pernah jadi Ketua Ikatan Akuntan Indonesia Sumut dua periode dan di belakang nama saya (ada gelar) Ak, CA, tapi tidak bisa membenahi sistem ini di Tapsel,” cetus mantan anggota DPR RI ini.
Semua itu, kata dia, nantinya akan dipadukan dengan hasil sidak. Sidak yang ia lakukan memunculkan banyak temuan. Ia menyimpulkan memang sikap mental tidak mudah diperbaiki. Sistem pengendalian bisa diciptakan, tetapi mengubah sikap mental manusia ini yang kemudian harus paralel dilakukan.
“Nanti sistem pengendaliannya dirumuskan dan tentu butuh satu komitmen kuat dari setiap Pimpinan OPD untuk memastikan sistem itu dijalankan oleh seluruh pelaksana tugas,” ungkapnya.
Gus Irawan bicara lebih tegas bahwa, tindakan pencopotan yang dilakukan itu sudah diumumkan sebelumnya, bahkan di hari pertama memimpin Apel Pegawai di Kantor Bupati Tapsel. Di hadapan para Pegawai, ia sudah menyampaikan bahwa, jika ada penghematan anggaran dengan warisan APBD Tapsel yang ada, itu sebetulnya tidak terlalu membebani.
Sebab menurutnya, penghematan anggaran itu hanya menggeser ke sektor yang lebih prioritas. Meskipun memang, pengurangan anggaran terjadi di transfer dari pusat ke daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi (DAK) berkurang di Tapsel Rp113,5 miliar.
Tapi sesungguhnya, ruang fiskal yang terkoreksi sangat dalam menjadi sempit disebabkan peningkatan belanja Pegawai di 2025 meningkat sebanyak Rp200 miliar. Karena itu, belanja modal di Tapsel hanya tinggal 5 persen-an saja. Padahal dulu belanja modal itu masih ada hampir 30 persen.
Menurutnya, ini yang sangat membebani dan fixed cost. Tidak ada solusi kecuali Pegawainya pensiun atau berkurang. Karena itu, ia menyampaikan bahwa, peningkatan belanja Pegawai karena banyaknya tenaga honor ke PPPK sudah berproses.
“Saya tentu tunduk dan patuh pada Peraturan Perundang-undangan,” sambungnya.
Karena sudah menggerus APBD hingga Rp200 miliar serta pengurangan DAK dan DAU Rp113 miliar lebih dengan total mencapai Rp313,5 miliar, maka kata Gus Irawan, ini membuat belanja modal termasuk infrastruktur untuk kepentingan masyarakat menjadi sangat minim.
Oleh karenanya, ia menyampaikan, agar jangan ada me-mark up anggaran, apalagi mem-fiktifan. Sebab, perbuatan tersebut baginya, sama sekali tidak dapat ditolerir. Ia juga mengajak seluruh ASN di Tapsel yang berjumlah 7.000 terdiri dari ASN dan PPPK untuk mengkompensasi minimnya belanja infrastruktur.
“Di 2025 ini, kita tingkatkan kualitas pelayanan birokrasi,” tandasnya menutup.(Rel)
