PIONERNEWS.COM, JAKARTA — Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), Gus Irawan Pasaribu, bergerak cepat menindaklanjuti bencana besar yang melanda wilayahnya dengan menyampaikan langsung kondisi kerusakan infrastruktur akibat banjir dan longsor kepada Komisi V DPR RI.
Apa yang disampaikan Gus Irawan, kemudian dibahas dalam rapat kerja Komisi V DPR RI dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), pada Rabu (26/11/2025). Langkah ini, ditempuh Bupati untuk memastikan Tapsel memperoleh porsi bantuan yang memadai.
Khususnya, dalam penanganan serta perbaikan infrastruktur berstatus nasional yang terdampak bencana. Dalam rapat kerja tersebut, pimpinan Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, mengungkapkan bahwa, sehari sebelumnya ia menerima telepon dari Bupati Tapsel.
“Kemarin mendapatkan telepon dari Bupati Tapanuli Selatan, Pak Gus Irawan Pasaribu. Di sana mungkin Pak Menteri atau Pak Dirjen sudah memahami, ada bencana longsor. Jalan nasional kita terputus di sana untuk jalan Batang Toru batas Kabupaten Tapsel-Kabupaten Madina,” kata Andi dalam rapat kerja tersebut.
Andi juga menyoroti kejadian serupa bukan hanya terjadi di Sumatera Utara, namun juga di banyak Provinsi lain. Karena itu, ia menilai perlu adanya pengoptimalan anggaran penanganan bencana, terutama untuk kejadian yang memerlukan respons cepat.
“Saya kira kalau hal-hal seperti ini terjadi, tidak saja misalkan di Sumatera Utara, mungkin juga di Provinsi lain juga banyak seperti itu. Mungkin perlu, maksud saya anggaran penanggulangan bencana ini dioptimalkan,” tegasnya.
Pengoptimalan anggaran penanganan ini misalnya, kata Andi, diarahkan ke sungai-sungai yang bobol tanggulnya sehingga membuat beberapa desa atau kecamatan tergenang. Atau bahkan satu kabupaten seperti, di Kabupaten Luwu Utara.
“Ini bisa dimaksimalkan penanganannya, tidak harus menunggu anggaran yang baru direncanakan sehingga ada anggaran standby untuk bencana ini,” ujar Andi.
Ia juga menyarankan agar anggaran penanganan bencana yang tidak terserap sepanjang tahun dapat dialihkan ke kegiatan multiyears yang membutuhkan pembayaran lanjutan.
“Nanti di ujung tahun anggaran, anggaran yang tidak terserap ini bisa dialihkan ke kegiatan-kegiatan yang multi years kontrak yang belum terbayarkan,” tuturnya.
“Tapi untuk langkah antisipatif, ada dulu dana bencana yang kita siapkan lebih dari yang biasanya. Saya tau sudah ada, tetapi mungkin bisa lebih ditingkatkan,” tambahnya.
Sebagaimana diketahui, bencana banjir, longsor, dan pohon tumbang melanda 13 kecamatan di Kabupaten Tapsel pada Selasa (25/11/2025). Intensitas hujan yang tinggi sejak Senin (24/11/2025) memicu kerusakan parah di berbagai wilayah.
Hingga Rabu (26/11/2025), musibah tersebut telah merenggut 15 korban jiwa di Tapsel. Selain itu, puluhan warga mengalami luka berat dan ringan, ribuan orang terpaksa mengungsi, dan banyak rumah serta fasilitas umum mengalami kerusakan.
Infrastruktur daerah hingga jalan nasional turut terdampak, termasuk ruas jalan di kawasan Danau Siais, Kelurahan Rianiate, Kecamatan Angkola Sangkunur.
Dengan laporan yang telah disampaikan langsung Bupati Tapsel kepada Komisi V DPR RI, diharapkan proses penanganan dan rehabilitasi infrastruktur, terutama yang berstatus nasional, dapat segera mendapatkan perhatian dan dukungan maksimal dari pemerintah pusat. (Rel/Reza FH)
