Pionernews.com, Padangsidimpuan – Karena adanya dugaan money politik, sejumlah masyarakat merasa keberatan atas hasil penilaian panitia pemilihan (Panlih) pada Pilkades serentak di Kota Padangsidimpuan. Sebagai bentuk keberatannya, masyarakat datangi Kantor Dinas PMD Kota Padangsidimpuan, pada Sabtu (12/8/2023) malam.
Adapun masyarakat yang keberatan atas hasil penilaian Panlih Pilkades serentak di Kota Padangsidimpuan itu, berasal dari Desa Mompang, Desa Batulayan, Desa Ujung Gurap, dan Desa Aek Najaji. Masyarakat merasa keberatan, karena bakal calon (Balon) Kepala Desa (Kades) dukungan mereka, tidak lulus di tes mental ideologi dan hasil penilaian dari Panlih.
Demikian diungkapkan Kapolres Padangsidimpuan, AKBP Dudung Setyawan, SH, SIK, MH, melalui Kasi Humas, Kompol Lindung Sihaloho, dalam keterangan persnya, Minggu (13/8/2023) petang. Untuk Desa Joring Natobang, baik Balon maupun pendukungnya (masyarakat) menolak hasil penilaian Panlih.
“Masyarakat tidak terima hasil penilaian lantaran Panlih memenangkan Balon Kades dari luar Desa Joring Natobang. Atau yang berdomisili di Desa Ujung Gurap,” jelas Kasi Humas.
Money Politik
Sementara, di Desa Batulayan, pendukung dan Balon Kades keberatan dengan hasil tes mental ideologi. Karena, ada dugaan money politik dengan tujuan untuk memenangkan salah satu calon Kades. Begitu juga di Desa Ujung Gurap. Baik itu, pendukung dan Balon Kades keberatan dengan hasil tes mental ideologi.
“Karena, masyarakat menduga adanya money politik pada penetapan hasil pemenang calon Kades di Desa Ujung Gurap.
Selanjutnya, hal yang sama juga terjadi di Desa Aek Najaji dan Desa Mompang. Di mana, baik pendukung dan Balon Kades di dua desa itu juga keberatan dengan hasil tes mental ideologi karena ada dugaan money politik dengan tujuan untuk memenangkan salah satu calon Kades.
Kurang Transparansi dan Kesalahpahaman Memahami Perwal/Perda
Menurut analisa pihaknya, lanjut Sihaloho, masyarakat keberatan karena kurangnya transparansi Panlih dalam menetapkan hasil tes mental ideologi dan penilaian lainnya. Pihaknya juga menduga adanya kesalahpahaman dari masyarakat dan Balon Kades dalam memahami Perwal dan Perda.
“Yang mana dalam Perwal atau Perda Kota Padangsidimpuan terkait Pilkades, sudah menjelaskan aturan penilaian/pembobotan terhadap Balon Kades. Dan ini menjadi acuan dari Panlih untuk menetapkan hasil calon Kades,” jelas Kasi Humas.
Himbauan untuk Tidak Anarkis
Atas hal tersebut, Polres Padangsidimpuan, kata Kasi Humas, akan melakukan penggalangan dengan menyampaikan kepada masyarakat dan Balon Kades agar mempertanyakan hasil penilaian ke Panlih maupun dinas PMD. Pihaknya juga akan lakukan penggalagan untuk agar masyarakat tidak berbuat anarkis dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.
“Kami juga menghimbau ke Panlih Desa dan Dinas PMD Padangsidimpuan, dapat menjelaskan permasalahan hasil tes mental ideologi dan hasil penilaiannya ke masyarakat pendukung maupun Balon Kades,” pesan Kasi Humas.
Pihaknya juga akan tetap melakukan monitoring dan deteksi dini terkait permasalahan hasil penetapan calon Kades tersebut. Bhabinkamtibmas, sambungnya, juga akan melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat binaannya untuk tidak mudah terprovokasi.
Serta, untuk tidak melakukan tindakan anarkis dalam menyikapi permasalahan. Begitu juga dengan Sat Samapta dan Polsek Jajaran Polres Padangsidimpuan, akan lakukan Patroli berkesinambungan saat pelaksanaan pengundian nomor urut calon Kades.
“Terakhir, kami himbau ke segenap pihak untuk sama-sama menjaga Kamtibmas yang aman dan kondusif jelang Pilkades serentak nanti. Polri, akan berupaya semaksimal mungkin, untuk ciptakan Pilkades yang aman, damai, sejuk, dan kondusif,” pungkasnya menutup.
