PIONERNEWS.COM, TAPANULI SELATAN – Sungguh sangat ironis. Tanah seluas 329 Hektare yang berpotensi besar mengandung emas dan selama ini berada di wilayah Desa Batu Horing, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), sejak 2022 lalu, ternyata telah pindah ke Tapanuli Tengah (Tapteng).
Lepasnya tanah di area kontrak karya Tambang Emas Martabe ini, ternyata tidak ada perlawanan dari kepemimpinan Pemkab Tapsel yang sekarang. Sehingga, terbitlah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.136 tahun 2022.
Anggota DPRD Tapsel dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Nopedi Zega, mengungkapkan itu di acara pelantikan Pengurus DPC Persatuan Peduli Masyarakat Nias (PPMN) Kecamatan Batang Toru, yang digelar di Desa Batu Horing, pada Sabtu (26/10/2024) sore.
Ketua Umum DPP PPMN ini menyebut, mantan Bupati Tapsel dua periode, Syahrul M Pasaribu, menurutnya, sangat memahami betul keadaan ini. Kedaulatan wilayah perbatasan Tapsel, kini ‘diinvasi’ kabupaten tetangga.
“Kebetulan Pak Syahrul hadir bersama kita di acara ini. Kiranya berkenan menjelaskan bagaimana kondisi perbatasan Tapsel yang ‘diinvasi’ pasca berakhirnya masa kepemimpinan beliau (sebagai Bupati),” jelas Nopedi.
Hilang 15.755 Hektare
Mantan Bupati Tapsel dua periode, Syahrul M Pasaribu, di kesempatan itu membenarkan telah hilang dan berpindahnya 329 Hektare tanah Tapsel ke Tapteng.
Bahkan, sesuai peta yang diterbitkan Badan Informasi Geospasial (BIG), total tanah Tapsel yang sudah dan akan berpindah ke Kabupaten Tapteng, Tapanuli Utara (Taput), dan Mandailing Natal (Madina) mencapai 15.755 Hektare.
Sebagian besar hilang dan berpindahnya tanah Tapsel itu bahkan telah diakui negara melalui Permendagri No.20 dan No.136 tahun 2022. Bahkan mirisnya lagi, Desa Somanggal Parmonangan di Kecamatan Sayurmatinggi telah hilang dari peta Tapsel dan berpindah ke Madina.
Demikian juga perbukitan di sisi kiri Danau Siais, telah pindah ke Madina. Sesuai peta BIG, wilayah Tapsel tinggal hanya sampai bibir pantai danau. Sementara bukit dan objek wisata air terjun Simatutung di sisi kiri danau telah masuk wilayah Madina.
Hanya saja, perpindahan di dua kawasan itu baru terlihat di peta yang diterbitkan BIG. Sedangkan Permendagri tentang itu belum diterbitkan. Apabila tidak ada upaya mempertahankan kedaulatan Tapsel ini, maka diyakini dalam waktu dekat Permendagri-nya akan segera terbit.
Menurut Peraturan Daerah (Perda) No.5 tahun 2017 tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW), Kabupaten Tapsel memiliki luas 435.535 Hektare dengan batas yang jelas dengan Kabupaten Taput, Tapteng, Madina, Padang Lawas Utara (Paluta), dan Kota Padangsidimpuan.
Luasan Tapsel dan batasnya dengan Kabupaten tetangga, juga sudah sesuai dengan Perda Sumatera Utara (Sumut) No.2 tahun 2017. Namun usai kepemimpinan Tapsel yang sekarang, luasnya berkurang 15.755 Hektare dan menjadi 419.780 Hektare.
Pengurangan itu terjadi akibat minimnya kepedulian Pemkab Tapsel untuk mempertahankannya. Sehingga, 1.102 Hektare tanah Tapsel di Kecamatan Aek Bilah dan 2.290 Hektare di Kecamatan Saipar Dolok Hole, Arse, dan Sipirok berpindah ke Kabupaten Taput.
Hilang dan berpindahnya tanah Tapsel dengan total luas 3.392 Hektare ini telah pula mendapat pengesahan negara melalui Permendagri No.20 tahun 2022.
Kemudian 329 Hektare tanah Tapsel di Desa Batu Horing Kecamatan Batang Toru dan 2.287 Hektare di Kecamatan Muara Batang Toru berpindah ke Kabupaten Tapteng.
Hilang dan berpindahnya tanah Tapsel dengan total luas 2.616 Hektare di dua Kecamatan ini juga telah di-sahkan melalui Permendagri No.136 tahun 2022.
Ancaman terbesarnya lagi, 4.489 Hektare tanah Tapsel di Kecamatan Angkola Sangkunur, 4.515 Hektare di Kecamatan Angkola Selatan, 368 Hektare di Kecamatan Tantom Angkola, dan 375 Hektare di Kecamatan Sayurmatinggi akan berpindah ke Kabupaten Madina.
Badan Informasi Geospasial atau BIG telah memasukkan lahan wilayah Tapsel dengan total luas 9.747 Hektare itu ke peta wilayah Kabupaten Madina. Hanya saja sampai saat ini, Permendagri yang mengaturnya belum terbit.
“Saya dengar, (Permendagri-nya) sedang proses di Kemendagri. Jika tidak ‘dilawan’, maka Pemkab Madina akan secara mulus medapatkannya (tanah Tapsel),” kata Syahrul.
BAGUSI
Sementara, calon Bupati Bupati Tapsel No.1, Gus Irawan Pasaribu, mengaku sangat miris mendengar kabar ‘invasi’ kabupaten tetangga terhadap kedaulatan Tapsel yang tidak ada perlawanan dari pemerintah daerah.
Hal-hal seperti ini yang kelak, menurutnya, akan di-BAGUSI oleh pasangan Gus Irawan dan Jafar Syahbuddin, jika terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Tapsel periode 2024-2029.
“Kita sangat miris mendengar kabar ini. Apalagi tanah 329 Hektare yang hilang di Desa Batu Horing ini berpotensi besar mengandung emas. Tentu akan sangat bermanfaat besar jika tanah ini masih berada di wilayah kedaulatan Tapsel,” jelas Gus Irawan.
Sementara, calon Wakil Bupati Tapsel No.1, Jafar Syahbuddin Ritonga, mengatakan, hal-hal menyedihkan seperti inilah yang memanggilnya bersama Gus Irawan untuk maju di Pilkada Tapsel.
“Perlambatan pembangunan, SiLPA (sisa lebih pembiayaan anggaran) ratusan miliar rupiah, dan kedaulatan wilayah yang hilang. Ini masih sebagian kecil alasan kenapa kami harus hadir untuk mem-BAGUSI Tapsel,” terangnya.
Kepada masyarakat Tapsel di manapun berada, Jafar mengajak semuanya untuk kompak bersatu mewujudkan Tapsel kembali bangkit. Dengan cara bersama mem-BAGUSI segala kekurangan dan kealpaan yang terjadi saat ini.
Hadir dalam kegiatan ini, Ketua Tim Pemenangan BAGUSI Kecamatan Batang Toru, Rocky AP Gultom, yang juga Ketua Fraksi Gerindra DPRD Tapsel dan Ketua MPC Pemuda Pancasila Tapsel.(Rel/Reza FH)
